Sri Mulyani Wajibkan WNA dan Badan Usaha Asing Punya NPWP

Kompas.com - 05/04/2019, 13:42 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (19/3/2019). Menkeu melaporkan realisasi APBN 2019 hingga Februari 2019 tercatat Rp54,61 triliun atau 0,34 persen terhadap PDB. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz WAHYU PUTRO AMenteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (19/3/2019). Menkeu melaporkan realisasi APBN 2019 hingga Februari 2019 tercatat Rp54,61 triliun atau 0,34 persen terhadap PDB. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mewajibkan orang pribadi asing dan badan asing memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP).

Ketentuan ini berlaku untuk orang pribadi asing dan badan asing yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Ketentuan ini tertuang di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.03/2019 Tentang Penetapan Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan pada 1 April 2019.

Baca juga: Kemenkeu: Daftar Jadi Pedagang E-Commerce Tak Wajib NPWP

"Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dimulai pada saat Orang Pribadi Asing atau Badan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia," demikian bunyi PMK tersebut seperti dikutip pada Jumat (5/4/2019).

Pada Pasal 2 ayat (3) disebutkan pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP dilakukan paling lama 1 bulan setelah mulai menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Bila orang pribadi asing atau badan asing yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan NPWP secara jabatan.

Baca juga: Jika Kartu NPWP Hilang, Begini Cara Mengurus yang Baru

Adapun tata cara pendaftaran NPWP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, orang pribadi asing atau badan asing yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap juga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X