KILAS

Dirjen PSP Beberkan Kerugian dari Peredaran Pestisida Palsu

Kompas.com - 08/04/2019, 09:00 WIB
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy (empat dari kiri) bersama jajaran terkait saat memberikan keterangan pers terkait peredaran pestisida palsu di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes Jumat (5/4/2019). Dok. Humas Kementerian Pertanian RIDirektorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy (empat dari kiri) bersama jajaran terkait saat memberikan keterangan pers terkait peredaran pestisida palsu di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes Jumat (5/4/2019).

KOMPAS.com - Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian ( Kementan) Sarwo Edhy mengatakan, pestisida palsu dan ilegal yang tidak diketahui mutu dan efikasinya sangat merugikan petani.

Bagaimana tidak rugi, sebab harga pestisida palsu dan ilegal sama dengan harga produk aslinya tetapi kualitasnya rendah.

“Tak cuma itu, produsen pestisida juga dirugikan karena terkait hak kekayaan intelektual termasuk di antaranya paten, hak cipta, hak desain industri, merek dagang hak varietas tanaman dan indikasi geografis," ujar Sarwo Edhy di Brebes, Jawa Tengah seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Minggu (7/4/2019).

Sarwo melanjutkan kerugian yang tidak kalah penting lainnya dari peredaran pestisida palsu dan ilegal tersebut adalah dapat menghambat ekspor komoditas hasil pertanian. Ini karena dinilai terlalu banyak terpapar residu pestisida.  

Apalagi di beberapa negara tujuan ekspor komoditas pertanian Indonesia sangat perhatian terhadap maximum residue limit (MRL).  Hasilnya penggunaan pestisida palsu dan ilegal bisa mempersulit ekspor produk pertanian.

Sarwo Edhy mengungkapan, berdasarkan hasil penelitian IPB penggunaan pupuk dan pestisida palsu juga membuat struktur tanah rusak sehingga hasil produksinya turun.

“Dalam racikan pestisida palsu itu kimiawinya malah menumbuhkan organisme pengganggu tanaman baru,” tambahnya.

Berangkat dari hal tersebut, pengawasan pestisida memang harus diperketat. Apalagi jumlah formulasi pestisida yang terdaftar di Kementan sangat banyak.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sarwo Edhy mengatakan, jika ada biaya tebus atau semacamnya, itu adalah perbuatan oknum. Dok Kementerian Pertanian Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sarwo Edhy mengatakan, jika ada biaya tebus atau semacamnya, itu adalah perbuatan oknum.
Hingga saat ini jumlah pestisida yang terdaftar di Kementan sejumlah 4.437 formulasi.  Rinciannya adalah jenis insektisida sebanyak 1.530 formulasi, herbisida 1.162 formulasi dan sisanya 1.745 formulasi terdiri dari fungisida, rodentisida, pestisida rumah tangga dan lain-lain.

Asal tahu saja, pada 2018, Kementerian telah melakukan pencabutan sebanyak 1.147 formulasi. Terdiri dari pestisida yang habis ijinnya pada 2017 sebanyak 956 formulasi dan pencabutan atas permintaan sendiri sebanyak 191 formulasi.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Manfaatkan Ceker Ayam Jadi Sepatu, Bisnis Ini Bisa Bertahan di Tengah Pandemi

Manfaatkan Ceker Ayam Jadi Sepatu, Bisnis Ini Bisa Bertahan di Tengah Pandemi

Whats New
Curhatan Sri Mulyani, Sulitnya Membuat Kebijakan Ditengah Pandemi

Curhatan Sri Mulyani, Sulitnya Membuat Kebijakan Ditengah Pandemi

Whats New
Menteri Edhy Bantah Terlibat Tentukan Eksportir Benih Lobster

Menteri Edhy Bantah Terlibat Tentukan Eksportir Benih Lobster

Whats New
Presiden Marah soal Anggaran Kesehatan, Datanya Benarkah?

Presiden Marah soal Anggaran Kesehatan, Datanya Benarkah?

Whats New
Tesla Jadi Perusahaan Otomotif Paling Bernilai di Dunia, Kekayaan Elon Musk Naik 21 Miliar Dollar AS

Tesla Jadi Perusahaan Otomotif Paling Bernilai di Dunia, Kekayaan Elon Musk Naik 21 Miliar Dollar AS

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Membedah Pajak Netflix | Cerita Pekerja Proyek | 'Body Shaming' di Sekitar Kita

[POPULER DI KOMPASIANA] Membedah Pajak Netflix | Cerita Pekerja Proyek | "Body Shaming" di Sekitar Kita

Rilis
Sinar Mas Beri Edukasi Lingkungan kepada Masyarakat melalui Festival Hijau BSD City ke-17

Sinar Mas Beri Edukasi Lingkungan kepada Masyarakat melalui Festival Hijau BSD City ke-17

Rilis
Menko Airlangga Optimistis Pemulihan Ekonomi Makin Cepat pada Kuartal III-2020

Menko Airlangga Optimistis Pemulihan Ekonomi Makin Cepat pada Kuartal III-2020

Whats New
Mengenal Eigendom, Bukti Kepemikan Tanah Warisan Belanda

Mengenal Eigendom, Bukti Kepemikan Tanah Warisan Belanda

Whats New
OJK Disarankan Jadi Pengawas Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-bank Saja

OJK Disarankan Jadi Pengawas Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-bank Saja

Whats New
Tips Karier Sukses, Begini Cara Dekat dengan Atasan Tanpa Menjilat

Tips Karier Sukses, Begini Cara Dekat dengan Atasan Tanpa Menjilat

Work Smart
Kementan Alokasikan 15.320 Ton Pupuk Subsidi untuk Bulukumba

Kementan Alokasikan 15.320 Ton Pupuk Subsidi untuk Bulukumba

Rilis
Negara-Negara Ini Jalankan Sistem Pengawasan Bank di Bawah Bank Sentral

Negara-Negara Ini Jalankan Sistem Pengawasan Bank di Bawah Bank Sentral

Whats New
Persaingan Antar-bank BUMN yang Jadi Sorotan Erick Thohir

Persaingan Antar-bank BUMN yang Jadi Sorotan Erick Thohir

Whats New
Dihantam Pandemi, Maskapai Air France Pangkas 7.500 Karyawan

Dihantam Pandemi, Maskapai Air France Pangkas 7.500 Karyawan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X