KILAS

Dirjen PSP Beberkan Kerugian dari Peredaran Pestisida Palsu

Kompas.com - 08/04/2019, 09:00 WIB
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy (empat dari kiri) bersama jajaran terkait saat memberikan keterangan pers terkait peredaran pestisida palsu di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes Jumat (5/4/2019). Dok. Humas Kementerian Pertanian RIDirektorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy (empat dari kiri) bersama jajaran terkait saat memberikan keterangan pers terkait peredaran pestisida palsu di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes Jumat (5/4/2019).

KOMPAS.com - Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian ( Kementan) Sarwo Edhy mengatakan, pestisida palsu dan ilegal yang tidak diketahui mutu dan efikasinya sangat merugikan petani.

Bagaimana tidak rugi, sebab harga pestisida palsu dan ilegal sama dengan harga produk aslinya tetapi kualitasnya rendah.

“Tak cuma itu, produsen pestisida juga dirugikan karena terkait hak kekayaan intelektual termasuk di antaranya paten, hak cipta, hak desain industri, merek dagang hak varietas tanaman dan indikasi geografis," ujar Sarwo Edhy di Brebes, Jawa Tengah seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Minggu (7/4/2019).

Sarwo melanjutkan kerugian yang tidak kalah penting lainnya dari peredaran pestisida palsu dan ilegal tersebut adalah dapat menghambat ekspor komoditas hasil pertanian. Ini karena dinilai terlalu banyak terpapar residu pestisida.  

Apalagi di beberapa negara tujuan ekspor komoditas pertanian Indonesia sangat perhatian terhadap maximum residue limit (MRL).  Hasilnya penggunaan pestisida palsu dan ilegal bisa mempersulit ekspor produk pertanian.

Sarwo Edhy mengungkapan, berdasarkan hasil penelitian IPB penggunaan pupuk dan pestisida palsu juga membuat struktur tanah rusak sehingga hasil produksinya turun.

“Dalam racikan pestisida palsu itu kimiawinya malah menumbuhkan organisme pengganggu tanaman baru,” tambahnya.

Berangkat dari hal tersebut, pengawasan pestisida memang harus diperketat. Apalagi jumlah formulasi pestisida yang terdaftar di Kementan sangat banyak.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sarwo Edhy mengatakan, jika ada biaya tebus atau semacamnya, itu adalah perbuatan oknum. Dok Kementerian Pertanian Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sarwo Edhy mengatakan, jika ada biaya tebus atau semacamnya, itu adalah perbuatan oknum.
Hingga saat ini jumlah pestisida yang terdaftar di Kementan sejumlah 4.437 formulasi.  Rinciannya adalah jenis insektisida sebanyak 1.530 formulasi, herbisida 1.162 formulasi dan sisanya 1.745 formulasi terdiri dari fungisida, rodentisida, pestisida rumah tangga dan lain-lain.

Asal tahu saja, pada 2018, Kementerian telah melakukan pencabutan sebanyak 1.147 formulasi. Terdiri dari pestisida yang habis ijinnya pada 2017 sebanyak 956 formulasi dan pencabutan atas permintaan sendiri sebanyak 191 formulasi.

Hal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.107 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pestisida dan Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2015 Tentang Pendaftaran Pestisida.

Sarwo Edhy berharap, pelaku pemalsuan pestisida mendapat hukuman yang setimpal. Sebab secara hitung-hitungan ekonomi tidak sekedar puluhan atau ratusan juta, tetapi bisa bernilai miliaran rupiah kerugian yang ditimbulkan

Hitungan-hitungan itu berasal dari petani yang harus berhasil panen, tetapi gagal karena menggunakan pestisida palsu.

Kementan khususnya Direktorat Jenderal PSP terus berupaya melakukan pencegahan peredaran pestisida dengan melakukan penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Pusat dan Daerah.

Direktorat Jenderal PSP juga melakukan sosialisasi pembinaan terhadap Kios, pengambilan sample di tingkat produsen (pabrik), distributor dan kios, koordinasi dengan satgas pangan di Bareskrim Polri, serta Koordinasi dengan Asosiasi Pestisida Croplife dan Cropcare Indonesia.

“Kami optimis dalam menghadapi peredaran pemalsuan pestisida, dengan kerja keras kami untuk terus mengurangi berbagai hambatan guna untuk menghasilkan hasil pertanian yang dapat bersaing di industri nasional dan internasional,” pungkas Sarwo Edhy.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Gelar Pelatihan Pemasaran dan Manajemen Produk Halal UMKM

Pemerintah Gelar Pelatihan Pemasaran dan Manajemen Produk Halal UMKM

Whats New
Kuartal III 2020, BTPN Syariah Salurkan Pembiayaan Produktif Rp 9,1 Triliun

Kuartal III 2020, BTPN Syariah Salurkan Pembiayaan Produktif Rp 9,1 Triliun

Whats New
Lembaga Pengelola Investasi Ditargetkan Beroperasi Januari 2021

Lembaga Pengelola Investasi Ditargetkan Beroperasi Januari 2021

Whats New
Peserta Kartu Prakerja Gelombang 9 Belum Beli Pelatihan, Kepesertaan Bisa Dicabut

Peserta Kartu Prakerja Gelombang 9 Belum Beli Pelatihan, Kepesertaan Bisa Dicabut

Whats New
Sistem Pensiun Indonesia Grade C, Sama dengan Korsel dan Spanyol

Sistem Pensiun Indonesia Grade C, Sama dengan Korsel dan Spanyol

Whats New
Ada Gadai Efek, Pinjaman ke Pegadaian Bisa hingga Rp 20 Miliar

Ada Gadai Efek, Pinjaman ke Pegadaian Bisa hingga Rp 20 Miliar

Earn Smart
Ini Rencana Kemenhub Bantu Distribusi Logistik Kawasan Lumbung Pangan Nasional

Ini Rencana Kemenhub Bantu Distribusi Logistik Kawasan Lumbung Pangan Nasional

Whats New
Indika Energy Terbitkan Surat Utang Rp 6,61 Triliun, Buat Apa?

Indika Energy Terbitkan Surat Utang Rp 6,61 Triliun, Buat Apa?

Whats New
Wamen BUMN Ungkap “Penyakit” Lama yang Menggerogoti Garuda Indonesia

Wamen BUMN Ungkap “Penyakit” Lama yang Menggerogoti Garuda Indonesia

Whats New
Jadi Holding BUMN Asuransi, IFG Kelola Aset Rp 72,5 Triliun

Jadi Holding BUMN Asuransi, IFG Kelola Aset Rp 72,5 Triliun

Whats New
BI-OJK Sepakati Aturan Terkait Pinjaman Likuiditas untuk Perbankan

BI-OJK Sepakati Aturan Terkait Pinjaman Likuiditas untuk Perbankan

Whats New
Dapat SMS Penerima BLT UMKM? Ini Kata Kemenkop UKM

Dapat SMS Penerima BLT UMKM? Ini Kata Kemenkop UKM

Whats New
Wapres Minta RI Bukan Lagi Konsumen, Tapi Produsen Produk Halal

Wapres Minta RI Bukan Lagi Konsumen, Tapi Produsen Produk Halal

Whats New
Resign di Tengah Pandemi, Wim Jadi 'Tukang Sayur' Beromzet Puluhan Juta Rupiah

Resign di Tengah Pandemi, Wim Jadi "Tukang Sayur" Beromzet Puluhan Juta Rupiah

Smartpreneur
Menkop Teten: Biaya Jadi Tantangan UMKM Mengakses Sertifikasi Halal

Menkop Teten: Biaya Jadi Tantangan UMKM Mengakses Sertifikasi Halal

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X