Soal Sawit, Jokowi-Mahathir Kirim Surat Protes Bersama ke Uni Eropa

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sudah menandatangi surat protes rencana pelarangan minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa. Namun Indonesia tidak sendiri melancarkan protes.

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, protes kepada Uni Eropa juga disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.

"Kemarin Presiden sudah menandatangani surat bersama antara Presiden Joko Widodo dan Prime Minister Mahathir tentang keberatan kita mengenai rencana dari Uni Eropa mem-banned sawit dunia," ujarnya di Jakarta, Senin (8/4/2019).

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara produsen terbesar kelapa sawit dunia. Oleh karena itu, kedua negara sepakat untuk melawan diskriminasi sawit oleh Uni Eropa.

Baca juga: Lawan Diskriminasi Sawit...

Lebih dari 20 juta rakyat kedua negara yang bekerja di industri kelapa sawit. Mulai dari pekerja perkebunan hingga para petani yang mengelola lahan kelapa sawit.

Sejak akhir pekan lalu, beberapa delegasi Indonesia sudah menuju Brussel, Belgia untuk melancarkan protes rencana penetapan Delegated Act oleh Parlemen Uni Eropa.

Delegated Act dinilai sebagai bentuk diskriminasi sawit karena melarang pengunaan CPO untuk biodisel di Eropa. Selain itu ketentuan itu juga memasukan sawit sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap deforestasi.

Padahal berdasarkan study International Union for Conservation of Nature (IUCN) pengunaan lahan kelapa sawit 9 kali lebih efisien dibandingkan dengan komoditas penghasil minyak nabati lainnya yang ada dunia.

Namun Delegated Act tidak memberlakukan hal yang sama kepada komoditas penghasil minyak nabati lainnya seperti kedelai dan bunga matahari.