Menhub Akan Fasilitasi Penyelesaian Pencairan Asuransi Korban Lion Air

Kompas.com - 09/04/2019, 13:19 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ketika melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Budi menjelaskan, pada bulan depan pengerjaan tol Sumsel-Bengkulu akan dimulai. KOMPAS.com/AJI YK PUTRAMenteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ketika melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Budi menjelaskan, pada bulan depan pengerjaan tol Sumsel-Bengkulu akan dimulai.

PALANGKARAYA, KOMPAS.com - Keluarga dan ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 meminta pemerintah untuk turun tangan mengatasi permasalahan belum dibayarnya uang ganti rugi dari pihak maskapai kepada ahli warisnya.

Menangapi hal tersebut, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan akan membantu dan memfasilitasi jika memang tuntutan keluarga korban tak juga dipenuhi. Meskipun seharusya ketika sudah diasuransikan tanggung jawab pemerintah sudah selesai.

"Kita fasilitasi, kok, kalau keluarga korban merasa haknya tidak dipenuhi. Sebenarnya kalau sudah diasuransikan, ini sudah jadi ranah maskapai dan perusahaan asuransi, jadi tetap yang tanggung jawab ya korporasi," ujar Budi di Palangkaraya, Senin (8/4/2019).

Baca juga: Pihak Keluarga Korban Desak Lion Air dan Boeing Lunasi Klaim Asuransi

Walaupun demikian, Budi menilai jika masalah yang timbul adalah terkait persengketaan mengenai klausul kesepakatan dalam pencairan asuransi sudah tidak masuk dalam ranah pemerintah atau Kementerian Perhubungan.

"Saya memfasilitasi, masing-masing punya dasar hukum nanti ditunjukkan. Tapi kalau masing-masing merasa tidak puas silahkan mereka selesaikan baik di dalam atau di luar pengadilan,"ujar dia.

Keluarga korban Eka Suganda, Merdian Agustin mengatakan, sejak pesawat mengalami kecelakaan pada Oktober 2018 lalu, sejumlah keluarga korban belum juga mendapatkan uang ganti rugi dari Lion Air.

Baca juga: Keluarga Korban Lion Air: Maskapai Merampas Hak Ahli Waris

"Pemerintah seharusnya tidak abai terhadap aturan yang sudah dibuat, dan harus memberikan kepastian hukum kepada kami, rakyatnya," ujar Merdian di Jakarta, Senin.

Menurut Merdian, pihak keluarga sangat membutuhkan uang ganti rugi tersebut untuk menyambung hidupnya. Sebab, Eka Suganda merupakan tulang punggung keluarga.

Menurut Merdian, dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77/2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara menyebutkan, penumpang yang meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat udara diberikan ganti rugi sebesar Rp 1,25 miliar.

Baca juga: Keluarga Korban Jatuhnya JT 610 Somasi Lion Air

Hak atas ganti rugi ini dipertegas dengan Pasal 23 yang menyatakan besaran kerugian tidak menutup kesempatan bagi ahli waris menuntut ke pengadilan.

Namun, untuk mencairkan uang ganti rugi tersebut pihak Lion Air meminta ahli waris untuk menandatangani Release and Discharge (R&D).

Dokumen ini mewajibkan keluarga dan ahli waris melepaskan hak menuntut kepada pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kecelakaan itu. R&D harus ditandatangani sebelum ganti rugi diserahkan ke pihak keluarga.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X