Presiden Terpilih Disarankan Bentuk Kabinet Hanya 17 Menteri, Mengapa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis bisnis senior Christianto Wibisono menilai perlu adanya perampingan di dalam kabinet pemerintahan.

Ia menyarakan agar presiden dan wakil presiden yang terpilih dalam Pemilu 2019 membentuk kabinet yang terdiri dari 17 menteri.

"Kabinet dirampingkan jadi 17 orang atau 17 menteri. Itu usul konkrit," ujarnya dalam acara seminar Turbulensi Ekonomi Indonesia 1945-2019 di Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Baca juga: Pemilu Bukan Halangan bagi Ekonomi untuk Tetap Tumbuh

Chris yang juga pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) itu, mengtakan usulannya bukan tanpa alasan. Perampingan kabinet dinilai perlu untuk menciptakan efisiensi birokrasi pemerintahan.

Selama ini birokrasi kerap menjadi masalah penghambat ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu perampingan dinilai akan membuat birokrasi berjalan efisien.

Berdasarkan penelitian PDBI kata Chris, sejumlah negara maju yang termasuk ke dalam kelompok G20 memiliki kabinet yang ramping hanya 10-15 menteri.

Baca juga: Faisal Basri: Siapa Pun Pemenang Pilpres, Harga BBM dan Tarif Listrik akan Naik

Sementara itu, kata dia, negara-negara miskin justru memiliki kabinet yang gemuk dengan lebih dari 40 menteri. Adapun Indonesia ada di posisi tengah dengan 34 menteri.

"Kita pernah punya kabinet 100 menteri Bung Karno pada Februari 1966. Umurnya hanya sebulan habis itu turun, bubar. Memang 17 menteri tu drastis sekali, tetapi AS saja hanya 14 menteri," kata dia.

Menurut Chris, ruang untuk perampingan kabinet harusnya lebih besar terjadi bila Jokowi terpilih lagi. Sebab menurutntya, Jokowi sudah punya modal memerintah selama 5 tahun.

"Dia harus punya keberanian politik untuk itu, sudah enggak ada beban, enggak perlu merangkul-merangkul lagi. Ya harusnya kita tinggal kerja gitu lho," ucapnya.