Bagaimana Kelanjutan Aturan Pajak bagi E-Commerce di Indonesia?

Kompas.com - 11/04/2019, 16:00 WIB
Ketua umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Ignatius Untung memberikan keterangan terkait status penerapan Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.010/2018 di Jakarta, Kamis (11/4/2019). KOMPAS.com/MURTI ALI LINGGA Ketua umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Ignatius Untung memberikan keterangan terkait status penerapan Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.010/2018 di Jakarta, Kamis (11/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce), resmi ditarik kembali oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu.

Alasan penarikan aturan itu dilakukan atas adanya kepentingan untuk terlebih dulu meningkatkan koordinasi pemerintah melalui antar kementerian/lembaga yang lebih komprehensif, agar pengaturan e-commerce tepat sasaran, berkeadilan, efisien, serta mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi digital dengan mendengarkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

Namun, bagaiman kelanjutannya kini?

Baca juga: Menkeu Batalkan Peraturan Pajak E-commerce agar Masyarakat Tenang

Ketua umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung, mengatakan, usai ditariknya aturan PMK 210 itu hingga kini belum ada kelanjutan berarti. Belum diketahui pasti apakah kebijakan itu resmi dibatalkan atau dilanjutkan oleh pemerintah nantinya.

"Belum ada pambahasan. Mungkin setelah Pilpres," kata Untung di Jakarta, Kamis (11/4/2019).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia menjelaskan, pada dasarnya pelaku yang tergabung dalam idEA tidak mempermasalahkan akan ada pengenaan pajak oleh pemerintah. Hanya saja, perlu diperhatikan beberapa sisi supaya tidak merugikan para pemain di industri.

"Kita mendukung untuk dipajaki, hanya kalau bisa pajakinnya jangan lewat e-commerce. Boleh enggak dipajakinnya lewat bank? Karena dipajakin lewat marketplace, mereka akan kelaur," ujarnya.

Baca juga: Tarik Aturan Pajak E-commerce, Menkeu Hindari Kegaduhan Jelang Pilpres

Dia menyebutkan, ada dua hal atau syarat yang harus diakomodir dan dipertimbangkan pemerintah lewat peraturan yang akan dikeluarkan Menkeu. Hingga akhirnya kebijakan itu resmi diterapkan kedepannya.

"Kita terima dengan dua syarat, kita bersedia dengan dua syarat. Pertama ada pembatasan terhadap besaran omzet pedagang yang dipajaki, jangan yang masih kecil sudah dimintai NPWP. Besarannya ini masih negosiasi dari teman-teman player," sebutnya.

Syarat kedua ialah kebijakan ini berlaku secara universal. Artinya, semua platform e-commerce harus dikenai pajak.

Baca juga: Penarikan Aturan Pajak E-commerce Dinilai Sarat Tekanan

"Jadi jangan hanya berlaku pada marketplace saja, tatapi semua platfoem e-commerce berlaku. Idealnya juga berlaku juga secara offline. Artinya, kalau online-nya jalan masa yang offline enggak jalan?" lanjutnya.

Menurutnya, jika dua faktor yang dipersyarakat idEA tidak diperhatikan Menkeu dalam aturannya, maka kebijakan tersebut akan memberikan dampak buruk bagi industri e-commerce di Tanah Air. Para pedagang atau penjual yang memasarkan produknya lewat marketplace akan berkurang atau bahkan enggan berjualan lagi.

"Kalau dijalankan dua hal tadi, dipenuhi, risikonya bisa diperkecil. Tapi kalau dua itu tidak dijalankan, agak besar risikonya buat kita (industri e-commerce)," tandasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Ide Datang di Kamar Mandi | Mengapa Berpikir Logis Itu Penting?

[KURASI KOMPASIANA] Ide Datang di Kamar Mandi | Mengapa Berpikir Logis Itu Penting?

Rilis
Rincian Iuran BPJS Kesehatan Terbaru 2021

Rincian Iuran BPJS Kesehatan Terbaru 2021

Spend Smart
Mencantumkan Ikut Seminar dalam CV Lamaran Kerja, Pentingkah?

Mencantumkan Ikut Seminar dalam CV Lamaran Kerja, Pentingkah?

Work Smart
[TREN HUMANIORA KOMPASIANA] Anak adalah Point of References | Gapyear: Stigma, Doa, dan Cerita

[TREN HUMANIORA KOMPASIANA] Anak adalah Point of References | Gapyear: Stigma, Doa, dan Cerita

Rilis
Ini Susunan Direksi dan Komisaris Bank KB Bukopin yang Baru

Ini Susunan Direksi dan Komisaris Bank KB Bukopin yang Baru

Whats New
BKN Minta Calon Pelamar CPNS dan PPPK 2021 untuk Bersabar, Kenapa?

BKN Minta Calon Pelamar CPNS dan PPPK 2021 untuk Bersabar, Kenapa?

Whats New
Bangun Hunian di Jakarta dan Bogor, Adhi Commuter Properti Gandeng Sarana Jaya

Bangun Hunian di Jakarta dan Bogor, Adhi Commuter Properti Gandeng Sarana Jaya

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Pencopet di Angkutan Umum, Ini Cara Mengatasi dan Menghindarinya! | Modus Operandi Maling Perlente

[KURASI KOMPASIANA] Pencopet di Angkutan Umum, Ini Cara Mengatasi dan Menghindarinya! | Modus Operandi Maling Perlente

Rilis
Pendapatan Induk Usaha TikTok Melejit 111 Persen di Tahun 2020

Pendapatan Induk Usaha TikTok Melejit 111 Persen di Tahun 2020

Whats New
Gappri: Revisi PP Tembakau Perburuk Kondisi Industri Rokok

Gappri: Revisi PP Tembakau Perburuk Kondisi Industri Rokok

Whats New
Kini Pemilik Asuransi AXA Mandiri Bisa Konsultasi Kesehatan Gratis

Kini Pemilik Asuransi AXA Mandiri Bisa Konsultasi Kesehatan Gratis

Whats New
Prudential Indonesia Perluas Pemasaran Online Produk Asuransi

Prudential Indonesia Perluas Pemasaran Online Produk Asuransi

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Tip Aman Beli Barang Elektronik Secara Online | COD Tidak Semudah Kedengarannya

[KURASI KOMPASIANA] Tip Aman Beli Barang Elektronik Secara Online | COD Tidak Semudah Kedengarannya

Rilis
Aset Kripto Berpeluang Tumbuh Subur di Indonesia

Aset Kripto Berpeluang Tumbuh Subur di Indonesia

Whats New
Total Gaji Komisaris Astra International Mencapai Rp 1,8 Miliar

Total Gaji Komisaris Astra International Mencapai Rp 1,8 Miliar

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X