Agar Aturan Pajak E-commerce Bisa Jalan, Pemerintah Harus Penuhi Syarat Ini

Kompas.com - 11/04/2019, 16:57 WIB
Ilustrasi pajak pedagang online ShutterstockIlustrasi pajak pedagang online

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua umum Asosiasi E-Commerce Indonesia ( idEA) Ignatius Untung, mengungkapkan ada dua syarat yang harus dipenuhi pemerintah supaya aturan pengenaan pajak bagi e-commerce bisa diterapkan.

Memang, kini Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce), sudah ditarik kembali oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu.

"PMK 210 diberlakukan boleh. Kita terima dengan dua syarat, kita bersedia dengan dua syarat," kata Untung di Jakarta, Kamis (11/4/2019).

Baca juga: Hipmi: Penarikan Aturan Pajak E-commerce Preseden Buruk

Dia menjelaskan, dua syarat itu terkait latar belakang pelaku atau pedagang yang memasarkan produknya di e-commerce. Salah satunya ialah mengenai besaran omzet yang diterima dalam setahunnya. Ini harus menjadi tolok ukur jika mau dikenakan pajak.

"Ada pembatasan terhadap besaran omzet pedagang yang dipajaki. Jangan yang masih kecil sudah dimintai NPWP (kena pajak)," tuturnya.

Dia menuturkan, terkait besaran omzet pedagang yang akan dikenakan pajak, kini pemain marketplace dalam organisasi idEA sudah sepakat nilai harus lebih dari Rp 4,8 miliar dalam setahunnya. Jika belum melebihi itu maka tidak harus dikenakan biaya pajak.

"Kalau di atas (omzet itu) boleh dikasih NPWP (pajak)," sebutnya.

Baca juga: Pemerintah Harusnya Atur Transaksi di Medsos, Bukan Cabut Aturan Pajak E-Commerce

Ia menambahkan, syarat kedua adalah perlakuan yang sama terhadap semua platform e-commerce. PMK 210 jangan hanya khusus mengatur pajak di sektor marketplace, namun harus secara umum.

Kebijakan demikian, imbuh Untung, lebih ideal menurut idEA jika nanti diterapkan.

"Idealnya juga berlaku juga secara offline. Artinya, kalau online-nya jalan masa yang offline enggak jalan?" lanjut dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hadapi Tuduhan Ekspor Benur, Keponakan Prabowo Tunjuk Hotman Paris

Hadapi Tuduhan Ekspor Benur, Keponakan Prabowo Tunjuk Hotman Paris

Whats New
Kemenperin Fasilitasi United Bike Serap Komponen Produk IKM

Kemenperin Fasilitasi United Bike Serap Komponen Produk IKM

Whats New
Terhantam Corona, Produsen Masker N95 Ini PHK 2.900 Pekerja

Terhantam Corona, Produsen Masker N95 Ini PHK 2.900 Pekerja

Whats New
Harga Batu Bara Acuan Desember Naik Jadi 59,65 Dollar AS per Ton, Ini Penyebabnya

Harga Batu Bara Acuan Desember Naik Jadi 59,65 Dollar AS per Ton, Ini Penyebabnya

Whats New
Ekonom: Holding BUMN Pembiayaan Mikro Beri Beberapa Keuntungan

Ekonom: Holding BUMN Pembiayaan Mikro Beri Beberapa Keuntungan

Whats New
Bagaimana Cara Mendaftarkan Hak Merek untuk UMKM?

Bagaimana Cara Mendaftarkan Hak Merek untuk UMKM?

Whats New
[POPULER MONEY] Cara Klaim Token Listrik Gratis | UMKM Menjadi Badan Usaha

[POPULER MONEY] Cara Klaim Token Listrik Gratis | UMKM Menjadi Badan Usaha

Whats New
Luhut dan Erick Bujuk Jepang untuk Suntik Dana di Lembaga Pengelola Investasi RI

Luhut dan Erick Bujuk Jepang untuk Suntik Dana di Lembaga Pengelola Investasi RI

Whats New
Kompasianival 2020: Tepatkah Memulai Usaha dalam Kondisi Saat Ini?

Kompasianival 2020: Tepatkah Memulai Usaha dalam Kondisi Saat Ini?

Rilis
BCA Dorong Metode Pembelajaran Virtual yang Kreatif di Indonesia Timur

BCA Dorong Metode Pembelajaran Virtual yang Kreatif di Indonesia Timur

Whats New
Menaker: Perusahaan Harus Beri Ruang kepada Penyandang Disabilitas

Menaker: Perusahaan Harus Beri Ruang kepada Penyandang Disabilitas

Whats New
Kemendag Sebut India Bisa Kembali Bergabung dalam RCEP

Kemendag Sebut India Bisa Kembali Bergabung dalam RCEP

Whats New
Pelaku Industri Minta Kebijakan Zero ODOL Diterapkan pada 2025

Pelaku Industri Minta Kebijakan Zero ODOL Diterapkan pada 2025

Whats New
Minta UMKM Percepat Adopsi Digital, Menteri Teten: Jangan Sampai Pasar Kita Diambil Luar

Minta UMKM Percepat Adopsi Digital, Menteri Teten: Jangan Sampai Pasar Kita Diambil Luar

Whats New
Jelang Pengoperasian, Pelabuhan Patimban Uji Coba Kirim 22 Mobil ke Belawan

Jelang Pengoperasian, Pelabuhan Patimban Uji Coba Kirim 22 Mobil ke Belawan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X