Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Misi Diplomasi Sawit, Kampanye Hitam hingga Berdebat dengan Komisi Uni Eropa

Kompas.com - 12/04/2019, 22:12 WIB
Yoga Sukmana,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Misi bersama diplomasi antara Indonesia, Malaysia dan Kolombia menentang diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa telah dilaksanakan.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution yang memimpin misi gabungan itu mengungkapkan, banyak hal yang di dapatkan dari misi tersebut.

Pertama, hal yang paling mencolok yakni adanya gap pemahaman yang besar terhadap produk kelapa sawit maupun kebijakan pengembangannya di Uni Eropa.

"Karena kampanye hitam (kelapa sawit) memang sudah berjalan lama di Eropa," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/4/2019).

Baca juga: Misi Gabungan Menentang Diskriminasi Sawit

Menurut Darmin kampanye hitam kelapa sawit membuat parlemen bahkan masyarakat Eropa memandang negatif kelapa sawit karena dianggap komoditas berisiko tinggi terhadap deforestasi.

Padahal berdasarkan studi International Union for Conservation of Nature (IUCN), kelapa sawit jauh lebih efisien, atau 9 kali lebih efisien dari sisi pengunaan lahan dari pada komoditas penghasil minyak nabati lainnya.

Kelapa sawit juga termasuk komoditas yang paling banyak menghasilkan minyak nabati dari satu hektar lahan dibandingkan komoditas penghasil minyak nabati lainnya.

Pandangan negatif ini tercermin di dalam pertemuan antara delegasi dengan Komisi Eropa. Darmin mengungkapan, terjadi perdebatan keras soal kelapa sawit.

Baca juga: Luhut: Diskriminasi Sawit, RI Pertimbangkan Keluar dari Kesepakatan Paris

Komisi Eropa merupakan pihak yang merancang Delegated Act, aturan yang ditentang negara produsen kelapa sawit karena memasukan kelapa sawit sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap deforestasi.

Bila diterapkan, aturan ini bisa membuat minyak kelapa sawit dilarang digunakan untuk biodisel di Eropa.

"Komisi Uni Eropa agak keras terus terang saja berdebatnya dengan kami," kata Darmin.

Delegasi misi bersama terus bertahan dengan data-data faktual yang ada. Namun Komisi Uni Eropa tetap keras kepala.

Muncul usulan agar ada pembahasan bersama dan delegasi Komisi Eropa datang ke Indonesia. Darmin bilang itu boleh saja dilakukan, namun ia mengingatkan bahwa sebelumnya perwakilan Uni Eropa sudah berkunjung ke perkebunan sawit di Indonesia.

Baca juga: Soal Sawit, Jokowi-Mahathir Kirim Surat Protes Bersama ke Uni Eropa

Hasilnya, diskriminasi kepala sawit masih saja terjadi dengan kemunculan Delegated Act.

Misi bersama tiga negara juga menyerahkan surat protes Presiden Joko Widodo, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad serta Ketua DPR Bambang Soesatyo ke Parlemen Uni Eropa.

Selain itu delegasi juga bertemu dengan kelompok perusahaan Eropa pengguna CPO dan kelompok perusahaan Eropa yang berinvestasi di Indonesia.

Di tempat yang sama, Staf Khusus Menteri Luar Negeri Peter F Gontha mengatakan, delegasi sudah menyampaikan rencana Indonesia membawa persoalan kelapa sawit ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Ia menegaskan, rencana itu kian mantap untuk dilakukan oleh Indonesia bila Delegated Act diadopsi oleh Uni Eropa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com