Genjot Rasio Pajak, Sandiaga Ingin "Sapih" Ditjen Pajak dari Kemenkeu

Kompas.com - 13/04/2019, 21:35 WIB
Ilustrasi: Kantor Pelayanan Pratama Ambon. Kontributor Ambon, Rahmat Rahman PattyIlustrasi: Kantor Pelayanan Pratama Ambon.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ingin mengembalikan rasio pajak Indonesia sebesar 16 persen. Tingkat rasio pajak tersebut sebelumnya pernah dicapai di era Orde Baru.

Sandiaga mengatakan, untuk meningkatkan rasio pajak tersebut dirinya akan memisahkan badan penerimaan negara, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan.

"Kami akan pisahkan badan penerimaan negara dari Kementerian Keuangan sehingga badan penerimaan negara langsung lapor kepada Presiden," ujar Sandiaga di Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

Sandiaga mengatakan dengan membuat DJP menjadi otoritas terpisah bisa meningkatkan kepatuhan dari para wajib pajak.

Sementara sebelumnya, Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan menggunakan teknologi informasi serta komputerisasi. Hal tersebut dilakukan agar proses penerimaan pajak menjadi lebih transparan.

Pasalnya, negara lain seperti Thailand dan Malaysia bisa meningkatkan rasio pajaknya hingga 19 persen dengan pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi tersebut.

"Dengan program informatika dan teknologi kita bisa melakukan transparansi dan belajar dari negara lain sehingga tax ratio kita bisa kembali ke 16 persen bahkan 19 persen." ujar dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ADB Beri Pinjaman Rp 8,46 Triliun ke PLN

ADB Beri Pinjaman Rp 8,46 Triliun ke PLN

Whats New
Erick Thohir Beberkan Alasan Pemerintah Tidak Pilih Vaksin Covid-19 Pfizher dan Moderna

Erick Thohir Beberkan Alasan Pemerintah Tidak Pilih Vaksin Covid-19 Pfizher dan Moderna

Whats New
Antisipasi Wabah DBD selama Pandemi, Enesis Grup Berikan Bantuan untuk Masyarakat Jawa Barat

Antisipasi Wabah DBD selama Pandemi, Enesis Grup Berikan Bantuan untuk Masyarakat Jawa Barat

Rilis
Survei Kemnaker: 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19

Survei Kemnaker: 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19

Whats New
Bantu Pulihkan Ekonomi, PGN Salurkan Gas ke PT Pupuk Kujang Cikampek

Bantu Pulihkan Ekonomi, PGN Salurkan Gas ke PT Pupuk Kujang Cikampek

Whats New
Erick Thohir Sebut Ada Kelompok Masyarakat yang Menolak Divaksin Covid-19

Erick Thohir Sebut Ada Kelompok Masyarakat yang Menolak Divaksin Covid-19

Whats New
Erick Thohir: UU Cipta Kerja Lahir untuk Dobrak Stagnasi Perekonomian RI

Erick Thohir: UU Cipta Kerja Lahir untuk Dobrak Stagnasi Perekonomian RI

Whats New
Saat Pandemi, Suntikan Dana ke Sektor Digital RI Capai 2,8 Miliar Dollar AS

Saat Pandemi, Suntikan Dana ke Sektor Digital RI Capai 2,8 Miliar Dollar AS

Whats New
Erick Thohir: 2,56 Juta Orang Kehilangan Pekerjaan Akibat Pandemi Covid-19

Erick Thohir: 2,56 Juta Orang Kehilangan Pekerjaan Akibat Pandemi Covid-19

Whats New
Pemerintah Kantongi Rp 10 Triliun Hasil Lelang Sukuk Negara

Pemerintah Kantongi Rp 10 Triliun Hasil Lelang Sukuk Negara

Whats New
LPS Optimistis Tidak Ada Bank Gagal Sistemik Selama Covid-19

LPS Optimistis Tidak Ada Bank Gagal Sistemik Selama Covid-19

Whats New
Tokopedia Catat Pembelian Asuransi Gadget Naik 70 Kali Lipat dalam 2 Tahun

Tokopedia Catat Pembelian Asuransi Gadget Naik 70 Kali Lipat dalam 2 Tahun

Whats New
Erick Thohir Minta Masyarakat Mampu Bayar Vaksin Covid-19 Sendiri

Erick Thohir Minta Masyarakat Mampu Bayar Vaksin Covid-19 Sendiri

Whats New
Menkop UKM: Banyak Penerima Program Bansos yang Naik Kelas Jadi Usaha Mikro

Menkop UKM: Banyak Penerima Program Bansos yang Naik Kelas Jadi Usaha Mikro

Rilis
Kemendag: Masyarakat RI Beli Gula Lebih Mahal Dibanding Konsumen Global

Kemendag: Masyarakat RI Beli Gula Lebih Mahal Dibanding Konsumen Global

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X