BPS Catat Ekspor CPO ke Beberapa Negara Eropa Menurun

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan adanya penurunan nilai ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) ke beberapa negara di Eropa.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, penurunan nilai ekspor kelapa sawit cukup signifikan di beberapa negara seperti Inggris sebesar 22 persen dan Belanda mencapai 39 persen. Sementara negara lain yang mengalami penurunan nilai ekspor minyak kelapa sawit adalah Jerman, Italia, Spanyol, juga Rusia.

"Ini terjadi karena ada negative campaign CPO dan pemerintah sudah mengantisipasi itu dengan membuat beberapa kebijakan," ujar Suhariyanto di Jakarta, Senin (15/4/2019).

Meskipun terjadi penurunan nilai ekspor ke beberapa negara di Eropa, namun kinerja ekspor Indonesia di kawasan tersebut cenderung tak terpengaruh. Sebab, sepanjang Januari hingga Maret 2019, BPS mencatatkan nilai ekpor Indonesia ke Eropa secara keseluruhan mencapai 3,6 miliar dollar As. Sementara nilai impor Indonesia ke Eropa sebesar 3,02 miliar dollar AS.

Sehingga neraca perdagangan Indonesia ke Eropa masih mengalami surplus hingga 587 juta dollar AS.

"Tentu situasinya berbeda di setiap negara seperti di Jerman kita mengalami defisit, Belanda surplus, kemudian Italia juga defisit sebesar 9 juta dollar AS," jelas Suhariyanto.

Sebagai informasi, Indonesia bersama dengan negara produsen minyak kelapa sawit lainnya menentang Delegated Act yang dilakukan oleh Uni Eropa untuk melarang penggunaan CPO untuk biodisel dan memasukan kelapa sawit sebagai komoditas berisiko tinggi menyebabkan deforestasi.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution saat menyambangi Parlemen Uni Eropa di Brussel, Belgia mengataan Indonesia mengancam akan mengkaji ulang kerja sama ekonomi Uni Eropa.

Sejak dua pekan lalu, Indonesia, Malaysia, dan Kolombia membentuk misi diplomasi untuk menentang diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa.

"Kita sudah sampaikan secara jelas akan mereview hubungan ekonomi kita dengan mereka (Uni Eropa)," ujar Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/4/2019).