KILAS

Hindari Pemalsuan, Kementan Siapkan Beleid Baru Tentang Pendaftaran Pestisida

Kompas.com - 18/04/2019, 08:55 WIB
Petani sedang menyemprot pestisida untuk mencegah dan mengendalikan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan. DOK Humas Kementerian Pertanian RIPetani sedang menyemprot pestisida untuk mencegah dan mengendalikan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan.

KOMPAS.com – Guna menghindari pemalsuan pestisida yang kerap terjadi di lapangan, Kementerian Pertanian (Kementan) tengah mempersiapkan beleid (kebijakan) baru.

Melalui keterangan tertulis yang Kompas.com terima dijelaskan, beleid baru tersebut akan mengatur tentang pendaftaran pestisida yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.39 Tahun 2015.

Menurut Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan Muhrizal Sarwani, ada cukup banyak hal yang akan dibenahi dari Permentan tersebut.

Dalam Permentan yang baru nantinya akan diatur komposisi bahan aktif atau bahan teknis dari pembuat bahan aktif atau behan teknis.

“Lumayan banyak yang harus dibenahi. Kita public hearing supaya merekomendasi bagaimana kira-kira perkembangan yang ada. Semua diakomodir dari masyarakat, industri, dan lainnya,” ucap Muhrizal saat acara Public Hearing Revisi Permentan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Pestisida, Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Lebih lanjut, Muhrizal menjelaskan, pestisida memiliki peran besar dalam upaya penyelamatan produksi pertanian dari gangguan hama dan penyakit tanaman. Terlebih jika serangan hama dan penyakit telah mencapai ambang batas pengendalian.

Kementerian Pertanian tengah mempersiapkan beleid baru yang akan mengatur tentang pendaftaran pestisida yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.39 Tahun 2015Dok. Humas Kementerian Pertanian RI Kementerian Pertanian tengah mempersiapkan beleid baru yang akan mengatur tentang pendaftaran pestisida yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.39 Tahun 2015
“Namun, pestisida juga mempunyai risiko terhadap keselamatan manusia dan lingkungan. Pemerintah berkewajiban mengatur perizinan, peredaran, dan penggunaan pestisida agar dapat dimanfaatkan secara bijaksana,” terang dia.

Kepala Biro Hukum Kementan Maha Matahari Eddy Purnomo menambahkan, untuk meminimalisir dampak negatif bagi kesehatan manusia maupun lingkungan, pemerintah Indonesia harus mengatur penggunaan pestisida.

Penggunaannya harus benar-benar sesuai dengan peraturan dan prosedur, sehingga manfaat yang diperoleh akan lebih besar dibandingkan dampak negatif yang ditimbulkan.

“Perbaikannya, kami mempercepat pelayanan dengan tidak menginggalkan azas kehati-hatiannya. Bagaimana pun pestisida itu harus tetap ramah lingkungan,” ucap Eddy.

Dia menambahkan, mereka juga ingin memperkuat kelembagaan di bidang pestisida dan melakukan pembaruan terhadap penggunaan bahan-bahan pestisida yang dinamis.

“Kami harus melakukan harmonisasi dengan direktorat jenderal perancangan dan perundang-undangan,” imbuhnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X