JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) optimistis rencana holding perbankan bisa rampung tahun ini. Draf terkait kajian soal holding perusahaan keuangan ini pun terus digodok.
Deputi Jasa Keuangan, Survei dan Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, baru-baru ini draf kajian holding perbankan mendapatkan masukan dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan ( KSSK) dan sudah dilakukan sejumlah revisi terkait hal tersebut.
"Sudah direvisi lagi tentang masukan dari KSSK yang terdiri atas Kemenkeu, OJK dan BI," ujar Gatot di Jakarta, Senin (22/4/2019).
Baca juga: Pembentukan Holding Perbankan Masih dalam Proses
Gatot mengatakan, dirinya akan kembali melakukan diskusi dengan pejabat eselon I KSSK mengenai keberlanjutan dari proses holding lembaga keuangan yang terdiri dari bank BUMN, serta beberapa lembaga keuangan nonbank seperti PT Permodalan Nasional Madani (Persero), PT Pegadaian (Persero), Bahana dan Jalin Pembayaran Nusantara.
PT Finarya yang saat ini menjadi pengelola dari teknologi finansial (fintech) Himbara, Link Aja, pun juga akan masuk ke dalam holding ini.
"Finarya nanti juga akan masuk," ujar Gatot.
Baca juga: Soal Holding Perbankan dan Jasa Keuangan, Kementerian BUMN Tak Tergesa-gesa
Gatot menjelaskan, revisi yang dilakukan KSSK terhadap draf kajian holding perbankan ini terkait keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan jika holding tersebut terealisasi.
"Masukan masalah ada beberapa hal yang lebih realistis di dalam quick win-nya, kalau efisiensi itu kan hal yang biasa kalau kita holding," ujar dia.
