Kuartal I 2019, BTN Catat Pertumbuhan Kredit 19,57 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (BTN) mencatat penyaluran kredit dan pembiayaan sebesar Rp 242,13 triliun pada kuartal I 2019. Jika dibandingkan dengan kuartal I 2018, angkanya tumbuh 19,57 persen.

Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan, pertumbuhan penyaluran kredit dan pembiayaan bank maish berada di atas rata-rata industri perbankan nasional yang naik 12 persen YoY per Februari 2019.

"Capaian penyaluran kredit kami di kuartal I 2019 akan terus kami pacu hingga akhir tahun, dengan ettap selektif dan fokus menjaga kualitas kredit," ujar Maryono dalam paparan kinerja BTN di Menara BTN, Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Maryono mengatakan, kuatnya pertumbuhan kredit di awal tahun 2019 ini utamanya disumbang dari sektor perumahan. Untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), tumbuh 19,11 yoy dari Rp 184,46 triliun pada kuartal I 2018 menjadi Rp 219,72 triliun.

Permintaan KPR subsidi yang masih tinggi menjadi pendorong kuat kenaikan total kredit perumahan. BTN mencatat, KPR subsidi naik 28,87 persen menjadi Rp 101,99 triliun hingga Maret 2019.

Sementara itu, KPR nonsubsidi tumbuh 14,37 persen menjadi Rp 79,83 triliun. Secara keseluruhan, KPR BTN tumbuh sekitar 22,07 persen menjadi Rp 181,83 triliun per 31 Maret 2019.

"Walau peningkatan kredit meningkat cukup tinggi, tapi kami akan berikan secara kehati-hatian dan mengedepankan adanya suatu compliance dan risk management yang ketat," kata Maryono.

Selain itu, kredit konstruksi juga naik 8,96 persen menjadi Rp 29,45 triliun. Adapun di sektor kredit nonperumahan, BTN mencatatkan pertumbuhan sebesar 24,24 persen YoY. Kenaikan tersebut ditopang laju positif penyaluran kredit konsumer yang naik 25,53 persen menjadi Rp 4,97 triliun dan kredit komersial yang naik 23,88 persen menjadi Rp 17,43 triliun.

Di sisi lain, BTN juga menjaga kualitas kredit dan pembiayaan selama kuartal pertama 2019. Adapun tingkat nonperforming loans (NPL) atau kredit bermasalah pada periode ini sebesar 2 persen, jauh di bawah ambang batas atas NPL yang ditetapkan regulator sebesar 5 persen.