Ini Sebab Pertumbuhan Ekonomi Makassar Lampaui Sulsel dan Nasional

Sementara itu, untuk pendapatan lain-lain yang bersumber dari pendapatan sah terjadi penurunan dari Rp 646,95 miliar lebih (2014) menjadi Rp 434,76 miliar lebih (2018). Hal ini karena dipengaruhi oleh komponen dana bagi hasil yang belum seluruhnya bisa diterima untuk tahun anggaran 2018.

“Sementara itu pada komponen belanja daerah juga menunjukkan kinerja yang sangat baik. Pada 2014 realisasi Belanja Daerah sebesar Rp 2,60 trilyun lebih, sementara 2018 realisasinya mencapai Rp 3,52 triliun lebih atau bertambah sebanyak Rp 919,99 milyar lebih," ucapnya.

Ia melanjutkan, salah satu aspek penting dari pengelolaan blanja daerah adalah proporsi antara belanja langsung untuk membiayai pelayanan publik kepada masyarakat, dengan belanja tidak langsung buat operasional aparatur pemerintah daerah.

"Proporsi antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung naik dari 55,28 persen berbanding 44,72 persen pada 2014, menjadi 68,07 persen berbanding 31,93 persen pada 2018," papar Danny.

Hal ini. lanjut dia, memperlihatkan keberpihakan yang kuat dari Pemkot Makassar untuk menggunakan APBD secara maksimal bagi kepentingan masyarakat luas.

Selanjutnya komponen ketiga pada APBD adalah pembiayaan daerah. Pada komponen ini, Danny Pomanto memaparkan adanya kinerja baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya pembiayaan daerah dari Rp 234,41 miliar lebih pada 2014 menjadi Rp 272,35 miliar lebih pada 2018.

"Pembiayaan daerah yang salah satunya dikontribusi oleh sisa lebih penghitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) memang perlu kita jaga pencapaiannya agar APBD dapat berjalan lebih efektif dan efisien," pungkasnya.