KILAS

Kementan Minta Semua Pihak Ikut Bangun Ketahanan Pangan

Kompas.com - 29/04/2019, 16:00 WIB
Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Ketahanan Pangan (DKP) provinsi Jambi, di Kantor Bappeda, Senin (29/4/2019). Dok. Humas Kementerian Pertanian RIRapat Koordinasi (Rakor) Dewan Ketahanan Pangan (DKP) provinsi Jambi, di Kantor Bappeda, Senin (29/4/2019).


KOMPAS.com
- Ketahanan pangan adalah masalah kompleks, karena itu penanganannya harus dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan dari sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, perdagangan dan lainnya.

Demikian dikatakan Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian ( Kementan), dihadapan peserta Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Ketahanan Pangan (DKP) provinsi Jambi, di Kantor Bappeda, Senin (29/4/2019).

"Untuk perencanaan pembangunan ketahanan pangan, kami telah menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)," kata Agung. 

Untuk itu, ia meminta semua pihak untuk menggunakan peta tersebut sebagai perencanaan program di daerah, agar ketahanan pangan semakin kokoh dan semakin berkurang daerah yang mengalami kerentanan pangan.

Perlu diketahui, peta FSVA adalah peta yang menyajikan sebaran daerah berdasarkan kerawanan dan kerentanan pangan.

"Dengan mengetahui daerah-daerah rentan pangan, penanganannya akan semakin mudah dan tepat sasaran," tambah Agung yang juga Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.

Untuk itu, dalam rakor ini, Agung mengharapkan dapat dirumuskan kebijakan penanganan kerentanan pangan yang komprehensif, efektif dan efisien.

"Di sini hadir dinas-dinas terkait masalah pangan dan ada juga pokja Ahli DKP. Rumuskanlah kebijakan yang komprehensif untuk penanganan kerentanan pangan, agar ketahanan pangan didaerah ini semakin mantap," tegas Agung.

Pada rapat DKP ayng mengangkat tema "Makna FSVA Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan ini, Gubernur Jambi Fachrori Umar mengatakan, dalam membangun ketahanan pangan di daerah, yang penting dilakukan adalah memperkecil risiko terjadinya kerawanan pangan.

"Suatu daerah dapat dikatakan tahan pangan, kalau mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. Kalau tidak cukup, dikhawatirkan terjadi kerawanan pangan," ujar Fachrori Umar.

Untuk itu, lanjutnya, ia minta bupati dan wali kota menyusun peta FSVA sampai tingkat desa, agar ketahanan pangan semakin mantap, sebagaimana Visi Jambi Tuntas 2021.

Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jambi, Amir Hasbi mengatakan,  agar para Kepala Dinas di daerah dapat menindaklanjuti kebijakan Gubernur Jambi, sehingga ketahanan pangan disemua wilayah Jambi semakin mantap.

Rakor DKP ini dihadiri Bupati dan Wali Kota se- provinsi Jambi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pokja Ahli DKP dan undangan lainnya.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X