Berapakah Dana yang Diperlukan untuk Membangun Ibu Kota Baru?

Kompas.com - 30/04/2019, 05:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke luar Pulau Jawa.

Kira-kira berapakah dana yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota yang sekarang berada di Jakarta, ke tempat lain, dalam hal ini ke luar Jawa?

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyebut, perkiraan biaya untuk membangun ibu kota baru seluas 40.000 hektar mencapai Rp 466 triliun.

"Kita mencoba membuat estimasi besarnya pembiayaan tadi di mana skenario satu diperkirakan sekali lagi akan membutuhkan biaya Rp 466 triliun atau 33 miliar dollar AS, " ucap Bambang di Jakarta, Senin (29/4/2019).

Baca juga: Rencana Pindah Ibu Kota, Bappenas Kaji Kriteria dan Kandidat Lokasi

Lahan seluas 40.000 hektar  dibutuhkan jika jumlah penduduk mencapai 1,5 juta jiwa yang terdiri dari seluruh aparatur sipil negara yang bekerja di kementerian dan lembaga, tingkat legislatif dan yudikatif, pelaku ekonomi, dan anggota TNI dan Polri turut migrasi ke ibu kota baru.

"Dengan penduduk 1,5 juta di mana pemerintahan akan membutuhkan 5 persen lahan, ekonomi 15 persen, sirkulasi infrastruktur 20 persen, permukiman 40 persen dan ruang terbuka hijau 20 persen. Diperkirakan dibutuhkan lahan minimal 40.000 hektar, itu skenario yang pertama," kata Bambang.

Adapun skenario kedua,  dengan keperluan luas lahan yang lebih kecil, yakni 30.000 hektar, diperkirakan membutuhkan biaya Rp 323 triliun atau 23 miliar dollar AS.

Adapun jumlah orang yang bermigrasi yakni 870.000 jiwa terdiri dari aparatur sipil negara kementerian dan lembaga, tingkat legislatif dan yudikatif, aparat TNI dan Polri, dan pelaku ekonomi.

Baca juga: Bappenas Maju Terus Pantang Mundur Pindahkan Ibu Kota dari Jakarta

Dalam kajian Bappenas mengenai pemindahan ibu kota pemerintahan yang dipaparkan Bambang, pembiayaan pembangunan ibu kota baru sebesar Rp 466 triliun memiliki porsi sekitar Rp 250 triliun dari pemerintah, dan sisanya oleh pihak swasta.

Bambang dalam jumpa pers juga menjelaskan arahan Presiden Joko Widodo terkait pembiayaan yakni membuat skema yang tidak memberatkan APBN dan melibatkan partisipasi pihak ketiga dengan kendali penuh di pemerintah.

"Sudah dikonfirmasi oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa biayanya ini masih dalam batas yang wajar karena kita bisa melakukan kerja sama baik dengan BUMN, swasta secara langsung, maupun kerja sama dalam bentuk KPBU (Kerja sama Pemerintah-Badan Usaha), baik untuk prasarananya, infrastrukturnya, baik untuk gedung-gedung kantor, maupun fasilitas pendukung komersial dan juga untuk wilayah permukiman," kata Bambang.

Pemerintah memilih untuk membangun ibu kota baru pemerintahan di luar Pulau Jawa mengingat beban di DKI Jakarta yang semakin bertambah.

Pemerintah akan melakukan pertemuan lanjutan untuk membahas hal teknis, rancangan kota dan "master plan" terkait pembangunan ibu kota baru itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kuasa Hukum: Tersangka DPO di Kasus KSP Indosurya Tetap Harus Ditahan Dahulu

Kuasa Hukum: Tersangka DPO di Kasus KSP Indosurya Tetap Harus Ditahan Dahulu

Whats New
Mulai Disosialisasikan, Begini Cara Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi

Mulai Disosialisasikan, Begini Cara Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi

Whats New
IHSG Melemah di Sesi I Perdagangan, Rupiah Menguat

IHSG Melemah di Sesi I Perdagangan, Rupiah Menguat

Whats New
Ini Alasan Nadiem Makarim Minta Kampus Bentuk Dana Abadi

Ini Alasan Nadiem Makarim Minta Kampus Bentuk Dana Abadi

Whats New
Saraswati Indoland Targetkan Marketing Sales Capai Rp 100 Miliar

Saraswati Indoland Targetkan Marketing Sales Capai Rp 100 Miliar

Whats New
Pertumbuhan Uang Beredar Melambat, Ini Penyebabnya

Pertumbuhan Uang Beredar Melambat, Ini Penyebabnya

Whats New
Nadiem Minta Kampus Negeri Bentuk Dana Abadi, Ada Insentif Rp 455 Miliar pada 2022

Nadiem Minta Kampus Negeri Bentuk Dana Abadi, Ada Insentif Rp 455 Miliar pada 2022

Whats New
Temui Ketua MUI, Hotman Paris Minta Maaf soal Promo Miras Holywings

Temui Ketua MUI, Hotman Paris Minta Maaf soal Promo Miras Holywings

Whats New
Honda Prospect Motor Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Persyaratannya

Honda Prospect Motor Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Persyaratannya

Work Smart
Kinerja Fintech Lending Masih Tertekan, Ini Penyebabnya

Kinerja Fintech Lending Masih Tertekan, Ini Penyebabnya

Whats New
Dua Tersangka Kasus KSP Indosurya Bebas, Perkaranya Tetap Berjalan

Dua Tersangka Kasus KSP Indosurya Bebas, Perkaranya Tetap Berjalan

Whats New
Elon Musk Ramal Resesi AS Tak Terhindarkan dan Dalam Waktu Dekat

Elon Musk Ramal Resesi AS Tak Terhindarkan dan Dalam Waktu Dekat

Whats New
Segini Biaya Admin BRI yang Memicu Nasabah Robek Buku Tabungan hingga Viral

Segini Biaya Admin BRI yang Memicu Nasabah Robek Buku Tabungan hingga Viral

Whats New
Deliveree Dapat Pendanaan Seri C Senilai 70 Juta Dollar AS untuk Perkuat Supply Chain

Deliveree Dapat Pendanaan Seri C Senilai 70 Juta Dollar AS untuk Perkuat Supply Chain

Whats New
Update Total Tarif Tol Surabaya-Probolinggo 2022 untuk Mobil Pribadi

Update Total Tarif Tol Surabaya-Probolinggo 2022 untuk Mobil Pribadi

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.