Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ridha Aditya Nugraha
Air and Space Law Studies, Universitas Prasetiya Mulya

Manajer Riset dan Kebijakan Air Power Centre of Indonesia, Jakarta. Anggota German Aviation Research Society, Berlin. Saat ini berkarya dengan mengembangkan hukum udara dan angkasa di Air and Space Law Studies - International Business Law Program, Universitas Prasetiya Mulya. Tenaga ahli sekaligus pemateri di Institute of Air and Space Law Aerohelp, Saint Petersburg. Sebelumnya sempat berkarya pada suatu maskapai penerbangan Uni Eropa yang berbasis di Schiphol, Amsterdam.

Jalan Panjang Menjadi Negara Dirgantara

Kompas.com - 30/04/2019, 05:38 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Konsepnya Air Traffic Controller (ATC) akan memiliki akses visual terhadap beberapa lapangan terbang disekitarnya dalam radius tertentu, kemudian memandu navigasi dari suatu pusat kontrol.

AirNav Indonesia berpeluang merealisasikan, baik di Papua dengan kontur pegunungan maupun pada sejumlah pulau kecil yang saling berdekatan.

Domain cybersecurity nyata dan erat berhubungan dengan keamanan penerbangan (aviation security) ketika berbicara aktivitas peretas (hacker) pada era digital.

Perkembangan teknologi akan mengurangi ketergantungan terhadap fungsi manusia. Namun, pada saat bersamaan keseimbangan perlu dijaga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Setelah memiliki banyak insinyur dan teknisi penerbangan handal, jangan dilupakan insan dirgantara juga perlu menguasai social sciences on aviation seperti hukum udara, manajemen transportasi udara, air transport economics, hingga cybersecurity.

Urgensinya nyata mengingat masih banyak isu penting lain yang perlu dikaji, di antaranya rekonsepsi flag carrier pada era liberalisasi, best practice soal pengaturan tarif pesawat, bagaimana memenangkan ASEAN Open Skies bagi maskapai dan bandara Indonesia, mengamankan PT Dirgantara Indonesia selaku manufakturer maupun pemasok komponen disaat proteksionisme semakin kental, hingga mengejawantahkan aeropolitics sebagaimana menjadi tema Deklarasi Doha (the First CAPA Aeropolitical & Regulatory Summit 2019) pada Februari lalu.

Pemaparan Direktur Utama Angkasa Pura II pada acara CEO Goes to Campus Universitas Padjadjaran awal Maret lalu yang kesulitan mencari karyawan spesialis hukum udara menggambarkan kebutuhan nyata industri penerbangan nasional. Ironisnya, hanya segelintir Perguruan Tinggi yang mengampu mata kuliah hukum udara. Semoga yang telah ada juga bukan simbolis belaka.

Kehadiran SMA Pradita Dirgantara menghidupkan asa. Tantangan selanjutnya ialah menyalurkan bibit-bibit dirgantara unggul ini ke Perguruan Tinggi yang tepat. Pendidikan (dini) kedirgantaraan bukan sekedar jembatan antara ilmu dengan praktik, tetapi suatu keniscayaan dalam menyambut era disrupsi.

Melangkah maju

Cukup beralasan untuk menyatakan lampu kuning kini menghampiri dunia penerbangan nasional. Cita-cita menjadi negara dirgantara tidak dapat bergantung kepada janji politik maupun figur yang silih-berganti mengikuti periode kepemimpinan, tetapi tidak lain membutuhkan suatu national civil aviation policy.

Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2019-2024 memiliki pekerjaan rumah untuk menghidupkan kembali DEPANRI guna merumuskan visi dunia penerbangan sipil nasional abad ke-21.

Tanpanya, bangsa ini hanya akan gali tutup lubang permasalahan dan terbang auto-pilot tanpa kejelasan arah. Kita terancam hanya sekedar menjadi pasar dan bukan pemain berpengaruh.

Percayalah cita-cita Indonesia menjadi negara dirgantara bukan mimpi siang bolong; dimulai dengan tidak melupakan eksistensi tol udara ditengah euforia tol laut dan tol langit.

Sumber data:
1.    Koesnadi Kardi, Hubungan Sipil-Militer di Era Demokrasi Indonesia, (Jakarta: Pratama, 2015).
2.    Bahana Sekuritas Beacon Morning Brief, 14 Februari 2019.
3.    https://money.kompas.com/read/2019/03/05/070800526/cerita-dirut-ap-ii-kesulitan-cari-ahli-hukum-udara-di-indonesia
4.    Kajian aktual pada ASEAN Aviation Integration Platform - IKMAS Universiti Kebangsaan Malaysia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penurunan Yield Obligasi Tenor 10 Tahun Indonesia Berpotensi Tertahan

Penurunan Yield Obligasi Tenor 10 Tahun Indonesia Berpotensi Tertahan

Whats New
Gaji ke-13 untuk Pensiunan Cair Mulai 3 Juni 2024

Gaji ke-13 untuk Pensiunan Cair Mulai 3 Juni 2024

Whats New
Masuk ke Beberapa Indeks Saham Syariah, Elnusa Terus Tingkatkan Transparansi Kinerja

Masuk ke Beberapa Indeks Saham Syariah, Elnusa Terus Tingkatkan Transparansi Kinerja

Whats New
Pesawat Haji Boeing 747-400 Di-'grounded' Pasca-insiden Terbakar, Garuda Siapkan 2 Armada Pengganti

Pesawat Haji Boeing 747-400 Di-"grounded" Pasca-insiden Terbakar, Garuda Siapkan 2 Armada Pengganti

Whats New
ASDP Terus Tingkatkan Peran Perempuan pada Posisi Tertinggi Manajemen

ASDP Terus Tingkatkan Peran Perempuan pada Posisi Tertinggi Manajemen

Whats New
Jaga Loyalitas Pelanggan, Pemilik Bisnis Online Bisa Pakai Strategi IYU

Jaga Loyalitas Pelanggan, Pemilik Bisnis Online Bisa Pakai Strategi IYU

Whats New
Bulog Targetkan Serap Beras Petani 600.000 Ton hingga Akhir Mei 2024

Bulog Targetkan Serap Beras Petani 600.000 Ton hingga Akhir Mei 2024

Whats New
ShariaCoin Edukasi Keuangan Keluarga dengan Tabungan Emas Syariah

ShariaCoin Edukasi Keuangan Keluarga dengan Tabungan Emas Syariah

Whats New
Insiden Kebakaran Mesin Pesawat Haji Garuda, KNKT Temukan Ada Kebocoran Bahan Bakar

Insiden Kebakaran Mesin Pesawat Haji Garuda, KNKT Temukan Ada Kebocoran Bahan Bakar

Whats New
Kemenperin Pertanyakan Isi 26.000 Kontainer yang Tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak

Kemenperin Pertanyakan Isi 26.000 Kontainer yang Tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak

Whats New
Tingkatkan Akses Air Bersih, Holding BUMN Danareksa Bangun SPAM di Bandung

Tingkatkan Akses Air Bersih, Holding BUMN Danareksa Bangun SPAM di Bandung

Whats New
BEI: 38 Perusahaan Antre IPO, 8 di Antaranya Punya Aset di Atas Rp 250 Miliar

BEI: 38 Perusahaan Antre IPO, 8 di Antaranya Punya Aset di Atas Rp 250 Miliar

Whats New
KAI Services Buka Lowongan Kerja hingga 25 Mei 2024, Simak Kualifikasinya

KAI Services Buka Lowongan Kerja hingga 25 Mei 2024, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Anggaran Pendidikan di APBN Pertama Prabowo Capai Rp 741,7 Triliun, Ada Program Perbaikan Gizi Anak Sekolah

Anggaran Pendidikan di APBN Pertama Prabowo Capai Rp 741,7 Triliun, Ada Program Perbaikan Gizi Anak Sekolah

Whats New
Bantah Menkeu soal Penumpukan Kontainer, Kemenperin: Sejak Ada 'Pertek' Tak Ada Keluhan yang Masuk

Bantah Menkeu soal Penumpukan Kontainer, Kemenperin: Sejak Ada "Pertek" Tak Ada Keluhan yang Masuk

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com