Mengingat Garuda masih berstatus BUMN, tentu perlu pula diperhatikan pengakuan pendapatan ini dengan UU Keuangan Negara sehingga tidak menimbulkan kerugian dalam menerapkan prinsip-prisinp yang diatur.
"Menurut saya PSAK mengatur beberapa kondisi yang bisa dipakai untuk memungkinkan tagihan dijadikan pendapatan asal syarat-syaratnya terpenuhi. Short-term win seperti ini bisa menjadi penyemangat untuk menimbulkan optimisme dalam menghadapi perubahan," jelas Rhenald.
Keempat, tentu menjadi lebih baik bila setiap pemegang saham menyampaikan secara terbuka apa tujuannya dengan memiliki blok saham yang signifikan dari sebuah perusahaan BUMN.
Baca juga: Soal Rencana Mogok Karyawan Garuda, Ini Kata Menhub
Rencana-rencana bisnis ke depan, sinergi yang diharapkan, dan kemungkinan-kemungkinan memperbesar usaha milik sendiri di luar saham yang dikuasainya perlu dibuka sebagai asas transparansi. Apalagi kalau kelak bisa menentukan jajaran direksi.
Sebab, kehadiran wakil pemegang saham dalam jajaran komisaris, sebenarnya telah memberi peluang pada pemegang saham untuk berbisnis dengan manajemen di kemudian hari. Ini sebaiknya dibuat transparan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.