Bangun Kesadaran Pajak UMKM, Ditjen Pajak Gandeng 27 BUMN dan Instansi

Kompas.com - 30/04/2019, 13:27 WIB
Ilustrasi pajak THINKSTOCKS/WAVEBREAKMEDIA LTDIlustrasi pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak ( Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mendorong Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM) untuk lebih sadar dan teredukasi mengenai perpajakan maupun pembukuan usaha.

Upaya tersbeut dituangkan melalui penandatanganan kerja sama dengan 27 instansi, yang terdiri dari 21 BUMN, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia, hingga Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI).

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan, ruang lingkup perjanjian kerja sama inu mencakup pemberian pelatihan dan bimbingan terkait materi perpajakan, pembukuan, pencatatan, dan materi lainnya dalam program pembinaan UMKM yang dilakukan para instansi tersebut.

Baca juga: Batas Akhir 30 April, Ini Jumlah Perusahaan yang Sudah Lapor SPT Pajak

"Hal ini sejalan dengan pembinaan UMKM melalui program Business Development Service yang dirintis Ditjen Pajak," ujar Robert dalam sambutannya di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Robert mengatakan, DBS merupakan terobosan Ditjen Pajak yang dijalankan sejak 2015 untuk pelayanan pembinaan kepada wajib pajak UMKM. Program ini ditujukan untuk mendorong kemajuan usaha serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak UMKM.

Kerja sama dengan 27 instansi tersebut akan memperluas program BDS terhadap UMKM yang dibina oleh masing-masing instansi.

Baca juga: Ini Insentif Pajak untuk Perusahaan yang Melantai di Bursa

"Dengan mitra kerja tersebut diharapkan ada penambahan wilayah program BDS dengan bersinergi dengan instansi, lembaga, dan asosiasi yang berkomitmen mengembangkan perekonomian informal dengan pendekatan end-to-end," kata Robert.

Ditjen Pajak sebelumnya telah menandatangani perjanjian kerja sama serupa dengan bank-bank Himbara serta Telkom untuk pembinaan UMKM. Nantinya para mitra akan bersinergi dengan Kantor Wilayah DJP hingga KPP se-Indonesia dalam penerapan program DBS.

Saat ini, UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak baru 1,8 juta dari puluhan juta. Sebagian dari mereka memang masih di bawah ambang batas pembayaran pajak.

Namun, selebihnya masih banyak potensi pajak dari UMKM di Indonesia.

"Dengan kerja sama ini DJP berharap pelaku UMKM akan tumbuh lebih pesat dan semakin berdaya saing dengan kesadaran dan kepatuhan pajak yang tinggi," kata Robert.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Vaksin Gratis Tetap Ada | Cara Dapatkan BLT Ibu Hamil

[POPULER MONEY] Vaksin Gratis Tetap Ada | Cara Dapatkan BLT Ibu Hamil

Whats New
Selama Pandemi, Ekspor Sarang Burung Walet Indonesia Capai Rp 28,9 Triliun

Selama Pandemi, Ekspor Sarang Burung Walet Indonesia Capai Rp 28,9 Triliun

Whats New
Mengintip Makna dari Relief di Gedung Sarinah

Mengintip Makna dari Relief di Gedung Sarinah

Whats New
17 Ahli Waris Korban Sriwijaya Air SJ 182 Terima Santunan Rp 50 Juta dari Jasa Raharja

17 Ahli Waris Korban Sriwijaya Air SJ 182 Terima Santunan Rp 50 Juta dari Jasa Raharja

Whats New
Reklamasi Bekas Tambang Timah Habiskan Rp 29 Miliar

Reklamasi Bekas Tambang Timah Habiskan Rp 29 Miliar

Whats New
BPOM Jelaskan Alasan Vaksin Sinovac Boleh Digunakan meski Uji Klinis Fase III Belum Selesai

BPOM Jelaskan Alasan Vaksin Sinovac Boleh Digunakan meski Uji Klinis Fase III Belum Selesai

Whats New
Ini Enaknya Punya Kartu Kredit...

Ini Enaknya Punya Kartu Kredit...

Spend Smart
[POPULER DI KOMPASIANA] Parasut pada Pesawat | Kebijakan Baru WhatsApp | Setop Stigmatisasi Janda

[POPULER DI KOMPASIANA] Parasut pada Pesawat | Kebijakan Baru WhatsApp | Setop Stigmatisasi Janda

Rilis
Bea Cukai Tangkap Mafia Rokok Ilegal, Begini Kronologinya

Bea Cukai Tangkap Mafia Rokok Ilegal, Begini Kronologinya

Whats New
Meski Vaksin Mandiri untuk Korporasi Dibuka, Menkes Pastikan Vaksin Gratis Tetap Ada

Meski Vaksin Mandiri untuk Korporasi Dibuka, Menkes Pastikan Vaksin Gratis Tetap Ada

Whats New
Besok Tarif Tol Jakarta-Cikampek Naik, Ini Rinciannya

Besok Tarif Tol Jakarta-Cikampek Naik, Ini Rinciannya

Spend Smart
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Rokok Ilegal di Kepulauan Riau

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Rokok Ilegal di Kepulauan Riau

Whats New
Motivasi Kerja Hilang di Awal Tahun Baru? Cas Lagi dengan 6 Cara Ini

Motivasi Kerja Hilang di Awal Tahun Baru? Cas Lagi dengan 6 Cara Ini

Whats New
Erick Thohir Minta Direksi BUMN Belajar Nilai Kepedulian dari Milenial

Erick Thohir Minta Direksi BUMN Belajar Nilai Kepedulian dari Milenial

Whats New
Edufecta Sediakan Platform Pembelajaran Daring untuk Kampus Swasta se-Indonesia

Edufecta Sediakan Platform Pembelajaran Daring untuk Kampus Swasta se-Indonesia

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X