Dari Hampir 60 Juta UMKM, Baru 1,8 Juta Terdaftar sebagai Wajib Pajak

Kompas.com - 30/04/2019, 15:37 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjukkan jari telunjuk tangan kanannya yang telah dibasahi tinta tanda usai memberikan suaranya di TPS 77, Jalan Mandar, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. KOMPAS/BENEDIKTUS KRISNA YOGATAMAMenteri Keuangan Sri Mulyani menunjukkan jari telunjuk tangan kanannya yang telah dibasahi tinta tanda usai memberikan suaranya di TPS 77, Jalan Mandar, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak ( Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menyatakan, saat ini masih sedikit pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM) yang terdaftar sebagai wajib pajak.

Setidaknya ada 1,8 juta pelaku UMKM wajib pajak yang terdaftar hingga 2019. Sementara jumlah UMKM, hingga akhir 2018 lalu, mencapai 59 juta orang.

Sebagian besar masih berada di bawah ambang batas pembayaran pajak, sebagian juga masih belum terliterasi dengan baik soal pajak.

"Maka PR kita bagaimana meningkatkan pajak dari UMKM dengan meningkatkan compliance (kepatuhan)-nya," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Baca juga: Bangun Kesadaran Pajak UMKM, Ditjen Pajak Gandeng 27 BUMN dan Instansi

Adapun penerimaan negara dari UMKM wajib pajak terdaftar sebesar Rp 5,8 triliun. Salah satu upayanya dengan menggandeng sejumlah instansi, baik perusahaan BUMN maupun swasta dsn lembaga pendidikan untuk membina UMKM dan mengedukasi soal perpajakan.

Ditjen Pajak memiliki program Business Development Service (BDS) yang merupakan pelayanan pembinaan kepada wajib pajak UMKM. Program ini ditujukan untuk mendorong kemajuan usaha serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan UMKM terhadap pajak.

Sri Mulyani mengatakan, porsi pelaku UMKM mencapai 60 persen dari seluruh pelaku perekonomian Indonesia.

"Dari sisi kegiatan ekonomi tidak besar, tapi menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri. Ada nilai tambah di situ," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Ketentuan Tarif Baru Pajak UMKM Dinilai Ringankan Pelaku Usaha

Selama ini, pemerintah bersama berbagai instansi terus mendorong pertumbuhan UMKM melalyi berbagai saluran. UMKM bisa menerima Kredit Usaha Rakyat dari perbankan, kredit saham mikro, kredit dana bergulir, dan kemudahan peminjaman modal lainnya.

Perusahaan BUMN juga turut membantu pengembangan UMKM dengan berbagai kegiatan, baik permodalan maupun Corporate Social Responsibility.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X