Ibu Kota Pindah ke Luar Jawa, Berapa Jumlah ASN yang Akan Transmigrasi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pemindahan Ibu Kota kembali hangat setelah Presiden Joko Widodo menyetujui opsi pemindahan ke luar Jawa.

Bila hal ini terealisasi, maka pusat pemerintahan pasti akan pindah. Konsekuensinya, pegawai lembaga ekskutif, legislatif yudikatif juga akan ikut pindah.

Lantas berapa banyak Aparatur Sipil Negaga (ASN) yang akan bertransmigrasi dari Jakarta ke Ibu Kota di luar Jawa?

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas sudah punya hitungan.

"Kalau sekenario 1 total-total eksekutif, yudikatif, legislatif itu sekitar 195.000 orang," ujar Menteri PPN Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Selasa (20/4/2019).

"Kalau pakai skenario 2, itu 111.000 orang itu campur semua terkait pemerintahan," sambung dia.

Dalam rencana pemindahan ASN, pemerintah memiliki dua skenario atau opsi. Pertama estimasi biaya Rp 446 triliun dan 40.000 hektar lahan, jumlah ASN yang akan dipindahkan sebanyak 195.000 orang.

Sementara pada opsi kedua, estimasi biaya Rp 323 triliun dengan kebutuhan lahan 30.000 hektar, jumlah ASN yang dipindah menggunakan right-sizing menjadi hanya 110.000 orang.

Right-sizing adalah pendekatan untuk mengurangi staf di mana jabatan-jabatan diurutkan menurut prioritas untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pekerjaan yang tidak perlu.

"Nanti sudah banyak memakai e-goverment dan paperless adiministrasi, mungkin nanti kita enggak perlu ASN sedemikian banyak," kata Bambang.

Pemerintah belum mau mengungkapkan lokasi pasti pemindahan Ibu Kota. Meski begitu berdasarkan data daerah minim risiko bencana, ada sejumlah wilayah yang potensial jadi Ibu Kota.

Wilayah tersebut yakni Sumatera bagian timur, seluruh Kalimantan dan Sulawesi bagian Selatan.

Sementara soal waktu, pemerintah mengatakan punya dua target yakni 5 tahun dan 10 tahun. Dengan estimasi proses dimulai 2020, maka pemindahan Ibu Kota baru akan dilakukan pada 2025 atau 2030.