PPATK: Kebijakan Hukum Fintech Harus Pertimbangkan 2 Hal Ini

Kompas.com - 30/04/2019, 18:34 WIB
Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin memaparkan ancaman dana kampanye Pemilu 2019 di Gedung PPATK , Jakarta, Selasa (18/12/2018). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comKetua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin memaparkan ancaman dana kampanye Pemilu 2019 di Gedung PPATK , Jakarta, Selasa (18/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pelaku fintech rencananya akan membuat kebijakan hukum dalam mengatur transaksi fintech.

Menurut Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin, perumusan kebijakan ini harus memperhatikan 2 hal, yaitu keadilan dan keringanan.

"Peraturan yang dibuat harus ada unsur keadilan antara transaksi konvensional dan digital. Kalau tidak adil, nantinya transaksi konvensional bisa menurun," ucap Kiagus Ahmad Badaruddin di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Baca juga: PPATK Duga Ada 4.000 Transaksi Mencurigakan di Fintech

Selain itu, peraturan yang nantinya dirumuskan harus tidak memberatkan penyelenggara fintech dan virtual asset. Menurut Badar, tujuan peraturan ini dibuat untuk membantu fintech sehingga pemberatan peraturan akan berdampak ke dalam banyak hal.

"Peraturannya harus tidak memberatkan penyelenggara karena tujuan membuat kebijakan ini untuk membantu fintech lebih cepat, tepat, dan murah," ucap dia.

Menurut Badar, kalau peraturan tersebut memberatkan penyelenggara, maka fintech tidak akan mampu mempertahankan keistimewaan layanannya. Selain itu, akan muncul keengganan penyelenggara dalam mempraktikkan peraturan tersebut.

Baca juga: PPATK Ajak Penyelenggara Fintech Mitigasi Pencucian Uang dan Terorisme

Adapun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyarankan peraturan yang dibuat juga harus menerapkan prinsip PMPJ, yaitu Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (KYC atau know your customer).

Bila prinsip ini diterapkan, setiap pelaku Tindak Pindana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Teroris (TPPT) dapat ditelusuri dan terdeteksi.

"Sampai saat ini belum bisa kami deteksi TPPU dan TPPJ dalam transaksi digital di fintech, karena belum ada peraturan resmi yang mewajibkan para penyelenggara untuk melaporkan transaksinya. Untuk ini kebijakan hukum ini perlu dibuat dengan memperhatikan beberapa pertimbangan," tutur Badar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X