Performa Pabrik Meningkat, Pasokan Pupuk Bersubsidi Terpenuhi

Kompas.com - 01/05/2019, 21:19 WIB
Ilustrasi Pupuk Urea buatan PT Pupuk Kujang di Pabrik Pupuk PT Kujang Cikampek, Jawa Barat, Jumat (19/5/2017). KOMPAS.com/PRAMDIA ARHANDO JULIANTOIlustrasi Pupuk Urea buatan PT Pupuk Kujang di Pabrik Pupuk PT Kujang Cikampek, Jawa Barat, Jumat (19/5/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, jumlah produksi pupuk bersubsidi dapat mencukupi kebutuhan petani.

Terlebih, menurutnya, pabrik-pabrik pupuk di Indonesia meningkatkan performanya. Dengan demikian, pabrik mampu memastikan tersedianya kebutuhan pupuk bagi para petani.

“Selama ini kebutuhan pupuk sudah mencukupi. Sebagian produksi juga kita ekspor,” kata Airlangga di dalam pernyataannya, Rabu (1/5/2019).

Baca juga: Hingga April 2019, Pupuk Indonesia Salurkan 2,86 Juta Ton Pupuk Subsidi

Merujuk pada data PT Pupuk Indonesia Grup, kapasitas produksi pabrik perseroan telah mencapai lebih dari 13 juta ton. Produksi tersebut terdiri dari Urea 9.326.500 ton, NPK 3.180.000 ton, dan jenis pupuk lainnya (SP-36, ZA dan ZK) sebesar 1,27 juta ton.

Oleh sebab itu, Airlangga optimis berapapun kebutuhan pupuk yang diminta oleh pemerintah untuk kebutuhan subsidi pasti akan terpenuhi.

Pada Selasa (30/4/2019), pemerintah menggelar rapat mengenai pupuk bersubsidi di Istana Wakil Presiden. Selain Airlangga, turut hadir sejumlah menteri di sektor ekonomi, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, sejumlah Direktur Jenderal dari Kementerian BUMN, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Baca juga: Tinggalkan Kimia, Indonesia Bersiap Pakai Pupuk dan Pestisida Organik

Rapat tersebut menghasilkan keputusan alokasi anggaran untuk pupuk bersubsidi sebesar Rp 27,3 triliun untuk 8,8 juta ton pupuk tanaman padi dan hortikultura untuk lahan seluas 7,1 juta hektar.

Total 8,8 juta ton pupuk tersebut terbagi atas 3,8 juta ton untuk urea, 779.000 ton untuk SP-36, 996.000 ton untuk ZA, 948.000 ton untuk pupuk organik, dan 2,3 juta ton untuk NPK.

Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy menjelaskan, dalam pembahasan tingkat menteri disebutkan besaran jumlah pupuk yang diberikan kepada setiap hektare lahan padi, jagung dan palawija masih sama.

Namun, perbedaan besaran pagu anggaran terjadi karena adanya penetapan lahan baru pertanian hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Baca juga: Perbanyak Pupuk Bersubsidi, Rini Minta Biaya Produksi Ditekan

“Nilainya jadi Rp 27,32 triliun. Itu untuk 7,1 juta hektare (ha). DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) kita Rp 29 triliun,” ujar Sarwo Edhy.

Dengan estimasi jumlah pupuk subsidi ini, maka sisa anggaran sebesar Rp 2 triliun yang sudah menjadi DIPA Kementan akan dibekukan dan menjadi dana cadangan. Dana ini akan digunakan untuk mengambil langkah taktis jika terjadi kekurangan pasokan pupuk di sejumlah daerah.

Sarwo menambahkan sebagian besar dari pupuk subsidi ini akan menyasar petani padi. Diperkirakan lebih dari 90 persen pupuk akan dialokasikan untuk padi, sedangkan sisanya akan didistribusikan untuk tanaman jagung, palawija dan perkebunan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Whats New
Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Whats New
7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

Spend Smart
Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Whats New
Ada Pandemi Covid-19,  JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Ada Pandemi Covid-19, JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Whats New
Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Whats New
Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Whats New
Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Work Smart
Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Whats New
Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Whats New
Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Whats New
Pengusaha: Kami Ingin Industri Smelter Sinergi dengan Industri Hilir

Pengusaha: Kami Ingin Industri Smelter Sinergi dengan Industri Hilir

Whats New
Interelasi Sektor Jasa Keuangan dan Peran OJK

Interelasi Sektor Jasa Keuangan dan Peran OJK

Whats New
Kuota Peserta Program Kartu Prakerja Ditetapkan 800.000 Orang Tiap Gelombang

Kuota Peserta Program Kartu Prakerja Ditetapkan 800.000 Orang Tiap Gelombang

Whats New
Usai Gagal Tanam dan Panen, Petani di Belu Diminta Kementan Gunakan Asuransi

Usai Gagal Tanam dan Panen, Petani di Belu Diminta Kementan Gunakan Asuransi

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X