KILAS

Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, LPN Bertekad Jadikan GNP2DS Budaya Pekerja

Kompas.com - 04/05/2019, 07:00 WIB
Rapat pleno Lembaga Produktivitas Nasional Tahun 2019, di Jakarta, Jumat (3/5/2019).Dok. Humas Kementerian Ketenagakerjaan Rapat pleno Lembaga Produktivitas Nasional Tahun 2019, di Jakarta, Jumat (3/5/2019).

KOMPAS.com - Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) mendorong pemerintah untuk mempercepat peningkatkan produktivitas dan daya saing melalui Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (GNP2DS) di seluruh Indonesia, 

"Itu (peningkatan produktivitas) kunci untuk bisa menjadi negara maju dan bisa keluar dari jebakan kelas menengah," kata Wakil Ketua LPN Iskandar Simorangkir usai menggelar rapat pleno LPN tahun 2019 di Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Untuk itu, kata dia, LPN akan menjadikan program atau gerakan tersebut menjadi budaya bagi pekerja untuk meningkatkan produktiitas dan daya saing

Tidak hanya program tersebut, kata Iskandar, dalam rapat pleno itu juga menghasilkan program kedua untuk mempercepat peningkatan produktivitas dan daya saing. 

Program itu adalah berupa sistem pengupahan yang adil dengan tidak merugikan pekerja dan pemberi kerja (pengusaha). Program ini nanti akan diusulkan kepada pemerintah. 

"Untuk menjadi negara maju, konflik antara pekerja dengan pemberi kerja harus diselesaikan. Makanya kami memberi usulan ke pemerintah sistem pengupahan yang tidak merugikan pekerja dan pemberi kerja," katanya.

Adapun program ketiga, kata Iskandar, yakni peningkatan sumber daya manusia (SDM) sebagai kunci sukses sebuah negara. Untuk itu, pleno LPN ini memberikan masukan kepada presiden bagaimana meningkatkan kualitas SDM sehingga produktivitasnya meningkat.

"Kalau tidak bisa tingkatkan produktivitas, kita akan terjebak ke dalam kelas menengah, " ujarnya.

Sementara itu, Direktur Bina Produktivitas Ditjen Binalattas Kemnaker, M. Zuhri yang hadir pula dalam program tersebut mengatakan, rapat pleno ini menyepakati untuk merevitalisasi atau memberdayakan LPN.

Langkah tersebut diambil agar LPN sebagai lembaga bisa memberikan efek terhadap peningkatan produktivitas sebuah bangsa.

Menurut Zuhri, ke depan produktivitas merupakan tolok ukur sebuah bangsa maju yakni bangsa yang produktif.

"Karena itu pilihannya bangsa kita harus produktif agar bisa maju dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain," katanya.

Revolusi 4.0 jadi keuntungan

Direktur Bina Produktivitas Ditjen Binalattas Kemnaker, M. Zuhri yang turut hadir dalam pleno tersebut mengatakan bahwa making Revolusi 4.0 memberikan keuntungan dan tantangan bagi peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Tantangan itu, kata dia, khususnya dirasakan benar di bidang pengelolaan human resources dan peningkatan daya saing dalam era globalisasi ini.

"Untuk itu, Kemnaker telah membuat program Triple Skilling, yaitu Skilling, Reskilling dan Upskilling, untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja," ujarnya.

Hal senada dikatakan Sekjen Association Productivity Organization (APO) terpilih Mochtan yang juga hadir dalam rapat pleno itu. Menurutnya untuk menuju sebagai negara maju, kuncinya terletak pada produktivitas.

"Today is better than yesterday and tomorrow is better than today, " kata Mochtan.

Perlu diketahui, dibandingkan negara-negara lain di Asean, produktivitas Indonesia masih di bawah negara Thailand, Malaysia, terutama Singapura.

enegaskan kinerja yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh LPN yakni meningkatkan peran LPN melalui revisi Peraturan Presiden Nomor : Perpres No. 50 Tahun 2005, dan melakukan sinkronisasi lembaga tersebut dengan kegiatan-kegiatan Association Productivity Organization (APO). 
 
"Implementasi GNP2DS, merupakan salah satu target prioritaskan Kemnaker, " katanya.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Close Ads X