Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, LPN Bertekad Jadikan GNP2DS Budaya Pekerja

Kompas.com - 04/05/2019, 07:00 WIB
Mikhael Gewati

Editor

KOMPAS.com - Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) mendorong pemerintah untuk mempercepat peningkatkan produktivitas dan daya saing melalui Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (GNP2DS) di seluruh Indonesia, 

"Itu (peningkatan produktivitas) kunci untuk bisa menjadi negara maju dan bisa keluar dari jebakan kelas menengah," kata Wakil Ketua LPN Iskandar Simorangkir usai menggelar rapat pleno LPN tahun 2019 di Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Untuk itu, kata dia, LPN akan menjadikan program atau gerakan tersebut menjadi budaya bagi pekerja untuk meningkatkan produktiitas dan daya saing

Tidak hanya program tersebut, kata Iskandar, dalam rapat pleno itu juga menghasilkan program kedua untuk mempercepat peningkatan produktivitas dan daya saing. 

Program itu adalah berupa sistem pengupahan yang adil dengan tidak merugikan pekerja dan pemberi kerja (pengusaha). Program ini nanti akan diusulkan kepada pemerintah. 

"Untuk menjadi negara maju, konflik antara pekerja dengan pemberi kerja harus diselesaikan. Makanya kami memberi usulan ke pemerintah sistem pengupahan yang tidak merugikan pekerja dan pemberi kerja," katanya.

Adapun program ketiga, kata Iskandar, yakni peningkatan sumber daya manusia (SDM) sebagai kunci sukses sebuah negara. Untuk itu, pleno LPN ini memberikan masukan kepada presiden bagaimana meningkatkan kualitas SDM sehingga produktivitasnya meningkat.

"Kalau tidak bisa tingkatkan produktivitas, kita akan terjebak ke dalam kelas menengah, " ujarnya.

Sementara itu, Direktur Bina Produktivitas Ditjen Binalattas Kemnaker, M. Zuhri yang hadir pula dalam program tersebut mengatakan, rapat pleno ini menyepakati untuk merevitalisasi atau memberdayakan LPN.

Langkah tersebut diambil agar LPN sebagai lembaga bisa memberikan efek terhadap peningkatan produktivitas sebuah bangsa.

Menurut Zuhri, ke depan produktivitas merupakan tolok ukur sebuah bangsa maju yakni bangsa yang produktif.

"Karena itu pilihannya bangsa kita harus produktif agar bisa maju dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain," katanya.

Revolusi 4.0 jadi keuntungan

Direktur Bina Produktivitas Ditjen Binalattas Kemnaker, M. Zuhri yang turut hadir dalam pleno tersebut mengatakan bahwa making Revolusi 4.0 memberikan keuntungan dan tantangan bagi peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Tantangan itu, kata dia, khususnya dirasakan benar di bidang pengelolaan human resources dan peningkatan daya saing dalam era globalisasi ini.

"Untuk itu, Kemnaker telah membuat program Triple Skilling, yaitu Skilling, Reskilling dan Upskilling, untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja," ujarnya.

Hal senada dikatakan Sekjen Association Productivity Organization (APO) terpilih Mochtan yang juga hadir dalam rapat pleno itu. Menurutnya untuk menuju sebagai negara maju, kuncinya terletak pada produktivitas.

"Today is better than yesterday and tomorrow is better than today, " kata Mochtan.

Perlu diketahui, dibandingkan negara-negara lain di Asean, produktivitas Indonesia masih di bawah negara Thailand, Malaysia, terutama Singapura.

enegaskan kinerja yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh LPN yakni meningkatkan peran LPN melalui revisi Peraturan Presiden Nomor : Perpres No. 50 Tahun 2005, dan melakukan sinkronisasi lembaga tersebut dengan kegiatan-kegiatan Association Productivity Organization (APO). 
 
"Implementasi GNP2DS, merupakan salah satu target prioritaskan Kemnaker, " katanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com