Pemindahan Ibukota, Rencana Mulia Penuh Onak dan Duri...

Kompas.com - 06/05/2019, 04:11 WIB
Arus lalu lintas jalan Sudirman, Jakarta Pusat tersendat, Sabtu (13/4/2019). KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAArus lalu lintas jalan Sudirman, Jakarta Pusat tersendat, Sabtu (13/4/2019).
Editor Latief

KOMPAS.com - Rencana pemerintah memindahkan ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta kembali mencuat. Di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/4/2019) lalu, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas mengenai rencana tersebut.

Tatkala memberikan pengantar, Presiden menyatakan gagasan memindahkan ibu kota telah ada sejak era presiden pertama sekaligus proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Ir Soekarno. Akan tetapi, menurut Jokowi, rencana itu timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang.

Eks gubernur DKI Jakarta itu menekankan, pemindahan ibu kota memerlukan persiapan matang dan detail, baik dari sisi pilihan lokasi maupun pembiayaan. Kepala negara juga meyakini gagasan besar itu bisa terwujud apabila dipersiapkan dengan baik.

Lalu, bagaimana memandang rencana teranyar pemerintahan Jokowi tersebut?

Status dan masalah Jakarta

DKI Jakarta merupakan ibu kota NKRI. Dasar hukumnya adalah UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal itu tertera jelas pada BAB II (Dasar, Kedudukan, Fungsi, dan Peran) Bagian Kedua (Kedudukan) Pasal 3 yang berbunyi: Provinsi DKI Jakarta Berkedudukan Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun, dalam perkembangannya Jakarta tidak hanya berperan sebagai ibu kota, melainkan juga sebagai pusat bisnis. Indikator sederhananya adalah begitu banyak kantor perusahaan ternama dari dalam dan luar negeri berdiri.

Pun, pusat perbelanjaan mulai level supermarket hingga mal. Jumlah penduduknya juga terus bertambah hingga melampaui 10 juta jiwa. Adapun dari sisi makroekonomi status Jakarta sebagai pusat bisnis tergambar dari kontribusi kota terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dalam beberapa tahun terakhir kota yang dulu bernama Batavia ini menyumbang sekitar 15 persen hingga 17 persen terhadap PDB Indonesia. Pangsa pasar terbesar kontribusi ekonomi ibu kota berada di wilayah Jakarta Pusat.

Namun, di balik status Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis, ada dampak negatif yang timbul. Macet dan banjir hanyalah dua di antara beragam masalah yang melanda ibu kota.

Dalam survei sebuah lembaga internasional pada 2016, Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan kemacetan terburuk di dunia. Sementara terkait banjir, sejarah mencatat enam kali banjir besar melanda ibu kota, mulai dari 1918, 1979, 1996, 2002, 2007, dan 2013.

Sungai Ciliwung di sekitar Jalan Raya Kalibata meluap dan menyebabkan banjir yang merendam rumah warga di Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2019). Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mencatat ada 17 titik di DKI Jakarta terendam banjir pada Jumat (26/4/2019) pagi akibat luapan Sungai Ciliwung.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Sungai Ciliwung di sekitar Jalan Raya Kalibata meluap dan menyebabkan banjir yang merendam rumah warga di Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2019). Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mencatat ada 17 titik di DKI Jakarta terendam banjir pada Jumat (26/4/2019) pagi akibat luapan Sungai Ciliwung.
Keputusan pindah

Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (29/4/2019), mulanya ada tiga opsi perihal pemindahan ibu kota. Pertama, ibu kota tetap di Jakarta, namun daerah seputaran Istana Kepresidenan Jakarta dan Monas dikhususkan untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga.

Kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta, tapi masih berada dalam radius 50 kilometer hingga 70 kilometer dari Jakarta. Ketiga, memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa, khususnya mengarah ke kawasan timur Indonesia. Jokowi memilih opsi ketiga.

Logiskah?

Pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa bisa dikatakan sebagai pilihan logis, apalagi jika melihat beragam masalah yang mendera kota yang juga pernah bernama Jayakarta ini.

Selain itu, ibu kota yang berpindah juga dapat bermakna kepada pemerataan perekonomian Indonesia. Mengapa?

Singkat cerita, Jakarta merupakan motor utama perekonomian Indonesia dengan PDB mencapai Rp 2.559,17 triliun (data 2018) atau naik dari tahun sebelumnya Rp 2.365,36 triliun. Sebagai perbandingan PDB Indonesia di tahun yang sama Rp 14.837,4 triliun.

"Gula-gula" di Jakarta itu tak ayal menghadirkan semut. Dalam konteks ini, daerah-daerah penyangga macam Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor ikut kebagian cuan.

Ya, makin banyak permukiman dan industri yang tumbuh di Bodetabek untuk menopang aktivitas ekonomi di ibu kota. Semua itu berkontribusi positif terhadap PDB Jakarta dan Indonesia.

Namun, keputusan Jokowi memindahkan ibu kota ke luar Jawa tentu bisa berpengaruh terhadap pemerataan. Apalagi, menurut BPS, struktur ekonomi Indonesia sekitar 55 persen ke atas didominasi oleh pulau tersebut. Ibu kota baru tentu akan menumbuhkan aktivitas perekonomian di daerah-daerah sekitarnya.

Hati-hati

Terlepas dari beberapa pengaruh positif, pemerintah perlu mencermati berbagai tantangan sebelum memindahkan ibu kota.

Tantangan pertama adalah dasar hukum. Sebagaimana dijelaskan di awal, status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mendasarkan pada UU Nomor 29 Tahun 20007.

Untuk itu, begitu lokasi sudah ditentukan, pemerintah perlu segera mengajukan revisi UU tersebut. Walau terlihat mudah, pemerintah harus serius menyusun draft revisi UU itu agar tak ada masalah hukum di kemudian hari nanti.

Kedua adalah anggaran. Kementerian PPN/Bappenas memproyeksikan kebutuhan anggaran Rp 466 triliun demi memuluskan rencana ini. Sebuah nominal yang tidak sedikit. Membebankan seluruh ongkos kepada APBN sekalipun dengan skema multiyears jelas bukan jalan keluar yang bijak.

Untuk itu, masterplan ibu kota baru harus terang. Daerah-daerah yang bersifat komersial dapat dijual kepada calon investor. Iming-iming berupa keberadaan jutaan orang penduduk di kota itu tentu menggiurkan para pelaku penanaman modal.

Keberadaan pihak ketiga itu jelas krusial agar anggaran negara tetap sehat. Jangan sampai defisit anggaran melebar, dan ujung-ujung nya pemerintah harus berutang lagi demi menutupi kebutuhan anggaran.

Adapun tantangan ketiga adalah urusan teknis lapangan. Di sini pemerintah dipimpin Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang perlu segera mengadakan studi terperinci mengenai desain ibu kota baru nanti.

Sejarah pemindahan ibu kota dari negara-negara lain seperti Malaysia dan Brasil dapat dijadikan contoh. Namun, satu hal yang pasti, jangan sampai kebijakan ini malah berdampak negatif kepada lingkungan akibat kekhawatiran deforestasi. Ini jelas akan mengancam ekosistem sekaligus kehidupan masyarakat setempat.

Tentu saja, pemindahan ibu kota kali ini jangan lagi berhenti di tataran konsep dan wacana. Sebab, begitu banyak manfaat yang dapat diperoleh Indonesia sebagai sebuah negara yang begitu beragam.

Untuk itu, mari nantikan langkah pemerintah selanjutnya terkait rencana kebijakan tersebut. Sebuah rencana yang mulia, namun akan penuh onak dan duri ke depan. Semoga...



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bank Mandiri Berencana Terbitkan Green Bonds 300 Miliar Dollar AS Tahun Ini

Bank Mandiri Berencana Terbitkan Green Bonds 300 Miliar Dollar AS Tahun Ini

Whats New
Terapkan Merit Sistem dan Reformasi Birokrasi, Kemnaker Raih Predikat “Baik” dari KASN

Terapkan Merit Sistem dan Reformasi Birokrasi, Kemnaker Raih Predikat “Baik” dari KASN

Rilis
Pertama Kali, Kapal Tol Laut Bersandar di Pelabuhan Depapre

Pertama Kali, Kapal Tol Laut Bersandar di Pelabuhan Depapre

Rilis
Kemenaker Targetkan 500.000 Tenaga Kerja Terampil Dukung 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Kemenaker Targetkan 500.000 Tenaga Kerja Terampil Dukung 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Whats New
Indonesia Produsen Kopi Terbesar ke-4 di Dunia, tetapi Ekspornya Kalah dari Swiss

Indonesia Produsen Kopi Terbesar ke-4 di Dunia, tetapi Ekspornya Kalah dari Swiss

Whats New
Meterai Rp 10.000 Sudah Didistribusikan, Begini Tampilannya

Meterai Rp 10.000 Sudah Didistribusikan, Begini Tampilannya

Rilis
Diminta BI Turunkan Suku Bunga, Ini Respons Bank Mandiri

Diminta BI Turunkan Suku Bunga, Ini Respons Bank Mandiri

Whats New
Ada Rencana Bangun Bank Digital, Bank Mandiri Pilih Jalur Organik

Ada Rencana Bangun Bank Digital, Bank Mandiri Pilih Jalur Organik

Whats New
LPS: Suku Bunga Simpanan Perbankan Diproyeksi Terus Turun

LPS: Suku Bunga Simpanan Perbankan Diproyeksi Terus Turun

Whats New
Sandiaga: Rp 150 Triliun Keluar RI Tiap Tahun karena Kita Asyik Berlibur ke Negara Lain

Sandiaga: Rp 150 Triliun Keluar RI Tiap Tahun karena Kita Asyik Berlibur ke Negara Lain

Whats New
Bank Mandiri Perkirakan 10-11 Persen Debitur Restrukturisasi Gagal Bayar

Bank Mandiri Perkirakan 10-11 Persen Debitur Restrukturisasi Gagal Bayar

Whats New
Lewat Platform Ini, UMKM Bisa Belajar Mengembangkan Bisnis Secara Digital

Lewat Platform Ini, UMKM Bisa Belajar Mengembangkan Bisnis Secara Digital

Whats New
Konsumsi BBM Diproyeksi Turun Terus, Ini Strategi Pertamina

Konsumsi BBM Diproyeksi Turun Terus, Ini Strategi Pertamina

Whats New
Erick Thohir Minta Semua Pihak Tinggalkan Ego Sektoral di Tengah Pandemi

Erick Thohir Minta Semua Pihak Tinggalkan Ego Sektoral di Tengah Pandemi

Whats New
Klarifikasi Calon Petahana Dewan Pengawas Soal Dugaan Nepotisme di BPJS Ketenagakerjaan

Klarifikasi Calon Petahana Dewan Pengawas Soal Dugaan Nepotisme di BPJS Ketenagakerjaan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X