Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Industri Farmasi Berharap pada Penguatan Rupiah

Kompas.com - 06/05/2019, 10:35 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam dua tahun terakhir, industri farmasi mengalami tekanan yang cukup berat. Salah sarunya disebabkan gejolak perekonomian global yang berdampak pada pelemahan nilai tukar. Akibatnya, beban industri farmasi meningkat.

Ditambah lagi dengan persoalan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang membuat pembayaran klaim obat kepada industri farmasi sering mengalami keterlambatan.

Namun, di akhir 2018, sentimen positif mulai menghampiri industri obat-obatan seiring penguatan nilai tukar. Hingga saat ini, rupiah masih menunjukkan keperkasaannya.

Hal ini disebabkan hampir 90 persen bahan baku untuk pembuatan obat-obatan di dalam negeri masih mengandalkan impor.

"Sehingga ketika nilai tukar menguat, setidaknya beban biaya untuk membeli bahan baku sedikit berkurang," ujar Kepala Riset Bahana Sekuritas Lucky Ariesandi dalam keterangan tertulis, Senin (6/5/2019).

Baca juga: Ini Besaran Gaji Karyawan yang Bekerja di Sektor Kesehatan dan Farmasi di Indonesia

Namun, penguatan nilai tukar rupiah tak serta merta membuat produsen obat-obatan di dalam negeri bisa bernapas lega. Sebab, industri farmasi juga dipengaruhi oleh harga minyak dunia. Jika ke depan harga minyak dunia memperlihatkan trend meningkat, beban biaya akan naik. Jadi, penguatan nilai tukar sebenarnya tidak akan signifikan mengurangi beban biaya perusahaan jika harga minyak dunia merangkak naik.

Menurut Lucky, penguatan nilai tukar hanya akan mampu menutupi beban biaya akibat kenaikan harga minyak dunia.

"Namun bila harga minyak tidak mengalami kenaikan, penguatan nilai tukar rupiah akan sangat membantu produsen obat-obatan membukukan kinerja positif sepanjang 2019," kata Lucky.

Faktor lainnya yang ditunggu-tunggu industri farmasi adalah kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan pembengkakan defisit yang dialami BPJS kesehatan. Sebab, kata Lucky, defisit BPJS Kesehatan sangat mempengaruhi rantai pasokan dan alat kesehatan bagi pengguna BPJS sebagai pembeli terbesar obat-obatan dalam negeri.

Saat ini, ada beberapa jalan keluar yang ditengah dikaji oleh pemerintah. Salah satunya memberlakukan urun biaya, yakni tambahan biaya bagi peserta untuk rawat jalan dan rawat inap, sehingga tidak semua biaya ditanggung oleh pemerintah dalam hal ini BPJS.

Jalan keluar lainnya yang juga sedang dikaji adalah rencana menaikkan iuran BPJS kesehatan, yang langsung mendapat kritik dari masyarakat karena dinilai mengurangi kemampuan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Pemerintah juga pernah mengungkapkan akan melakukan evaluasi terhadap dana bagi hasil cukai tembakau untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat, termasuk menutup defisit BPJS.

Lucky mengatakan, kebijakan penyelamatan BPJS kesehatan menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh produsen obat-obatan karena berpengaruh signifikan terhadap kinerja industri farmasi.

"Bila melihat faktor makro, perusahaan farmasi masih memiliki potensi pasar yang cukup besar dengan pertumbuhan penduduk Indonesia yang masih tinggi," kata Lucky.

Dari segi anggaran, pemerintah juga selalu menjaga alokasi budget untuk kesehatan sebesar 5 persen dari total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.

Dalam APBN 2019, pemerintah mengalokasikan total anggaran kesehatan sebesar Rp 123,1 triliun atau naik sekitar 10 persen dibanding belanja kesehatan tahun lalu.

Salah satu pos belanjanya akan digunakan untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang mendapat program Kartu Indonesia Sehat, yang ditargetkan mencapai 96,8 juta jiwa. Demi mengurangi impor, pemerintah juga telah merelaksasi daftar negatif investasi (DNI) untuk industri farmasi obat jadi dan industri alat kesehatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com