Aplikator Ojek Online Harus Pikirkan Mitranya

Kompas.com - 07/05/2019, 08:37 WIB
Pemberlakuan tarif baru untuk ojek online sesuai Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor dinilai mengancam keberlangsungan bisnis ini, Selasa (30/4/2019) KOMPAS.com / MEI LEANDHAPemberlakuan tarif baru untuk ojek online sesuai Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor dinilai mengancam keberlangsungan bisnis ini, Selasa (30/4/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain masalah tarif, aplikator yang mewadahi pekerjaan mitra ojek online juga harus memperhatikan kesejahteraan mitra pengemudinya.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal mengatakan, cara menyejahterakan mitra pengemudi adalah dengan menyesuaikan upah. Aplikator hendaknya menghitung upah sesuai dengan jam kerja mitra yang tidak menentu.

"Jam kerja mereka (mitra ojol) terlalu tinggi, dan paparan polusi mereka pun jauh lebih tinggi. Nah ini suatu hal yang harus dibicarakan antara pengemudi dengan aplikator," kata Fithra Faisal di Jakarta, Senin (6/5/2019).

Menurut Fithra, rata-rata penghasilan ojek online di wilayah Jabodetabek berkisar Rp 4,9 juta dan non-Jabodetabek berkisar Rp 3,8 juta. Penghasilan tersebut mengindikasikan pendapatan mitra sama dengan pekerja kantoran bahkan 25 persen lebih besar. Sayangnya, hal ini masih tidak sepadan dengan waktu kerja mitra.

Baca juga: RISED: 75 Persen Konsumen Tolak Kenaikan Tarif Ojek Online

"Dari sisi kesejahteraan kenapa mereka (mitra ojol) tidak lebih sejahtera dibanding teman-temannya yang bekerja di pabrik? Mereka mendapat upah yang sama atau 25 persen lebih tinggi tapi jam kerja enggak teratur," ucap Fithra.

Dia mengatakan, hal ini tentu harus segera dibicarakan oleh mitra ojol dengan para aplikatornya, bukan hanya pemerintah. Bukan konsumen yang justru diberatkan.

"Ini skemanya harus berubah. Seharusnya ini kesepakatan bersama antara aplikator dan pengemudi. Bukan tarifnya malah dibebankan ke konsumen. Karena konsumen sudah cukup terbebani," papar Fithra.

Bila tidak segera dibicarakan dan dikaji ulang, Fithra menyebut hal ini bisa menjadi pertanda yang jelek bagi bisnis aplikasi di Indonesia.

"Ya, tentu saja ini menjadi sinyak buruk," sebutnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X