Masyarakat Kecewa Harga Tiket Pesawat Masih Mahal, Apa Kata Menhub?

Kompas.com - 08/05/2019, 12:44 WIB
Ilustrasi: Sejumlah maskapai nasional terparkir di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan Kalimantan Timur KOMPAS.com/ Bambang P. JatmikoIlustrasi: Sejumlah maskapai nasional terparkir di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan Kalimantan Timur

BANDUNG, KOMPAS.com - Tingginya harga tiket pesawat hingga kini masih dikeluhkan masyarakat dan meminta pemerintah untuk segera turun tangan.

Merasa kecewa, puncaknya publik meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melepas jabatannya lewat tagar #PecatBudiKarya yang ramai di Twitter.

Budi menuturkan, dirinya enggan menanggapi desakan netizen di dunia maya. Sebab, kata dia, saat ini pemerintah lewat kementeriannya terus berupaya mencari formula untuk mengatasi masalah tersebut.

"Padahal setiap hari saya mikirin bagaimana cara menurunkan (harga) tiket itu," kata Budi di Bandung, Selasa (7/5/2019).

Baca juga: Tiket Pesawat Mahal dan Tagar Kekecewaan Publik

Dia mengatakan, dirinya akan segera melapor kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk membahas terkait harga tiket pesawat. Ia mengaku bakal membicarakan terkait kemungkinan menurunkan tarif batas atas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Hari Senin saya lapor Menko Bidang Perekonomian," ujarnya.

Ia menambahkan, selain membahas dengan Menko Bidang Perekonomian, pihaknya tengah melakukan studi yang melibatkan sejumlah pihak terkait untuk meminta pandangan mengenai tarif pesawat. Pihak tersebut antara lain maskapai , Ombudsman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan lainnya.

"Kita minta dia memberikan suatu (pandangan) dengan dasar undang-undang tadi. Jadi Senin saya lapor, setelah disetujui baru kita lakukan (turunkan tarif batas atas)," sebutnya.

Baca juga: Menhub Sebut Bakal Evaluasi Tarif Batas Atas Tiket Pesawat

Awalnya, kata Budi, ia berharap ada keinginan dari internal maskapai penerbangan untuk mengatasi persoalan tiket pesawat. Tujuannya agar pemerintah tidak terkesan mengintervensi soal kebijakan tersebut.

Akan tetapi, polemik ini ramai dibicarakan dan berlanjut.

"Semula saya berharap ada suatu mekanisme yang dilakukan secara internal, supaya tidak ada seolah-oleh intervensi. Kerena ini sudah masif dan sudah banyak diraskan oleh masyarakat kita harus mengambil policy supaya kehadiran pemerintah itu terus ada," imbuhnya.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Terbaru PPKM Naik Pesawat Wajib PCR, Kapan Mulai Berlaku?

Aturan Terbaru PPKM Naik Pesawat Wajib PCR, Kapan Mulai Berlaku?

Whats New
Program Kemitraan dan Digitalisasi Pacu Produktivitas Industri Olahan Susu

Program Kemitraan dan Digitalisasi Pacu Produktivitas Industri Olahan Susu

Rilis
Fakta Seputar Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta untuk Penumpang dari Luar Negeri

Fakta Seputar Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta untuk Penumpang dari Luar Negeri

Whats New
Pemerintah Diminta Buka 'Call Center' Khusus Aduan Pinjol Ilegal

Pemerintah Diminta Buka "Call Center" Khusus Aduan Pinjol Ilegal

Whats New
Garuda Dikabarkan Bakal Pailit, Manajemen Buka Suara

Garuda Dikabarkan Bakal Pailit, Manajemen Buka Suara

Whats New
Ingat, Setelah 30 November 2021 Kartu Debit Magnetik BCA Tak Bisa Digunakan

Ingat, Setelah 30 November 2021 Kartu Debit Magnetik BCA Tak Bisa Digunakan

Whats New
Ini Kriteria Frozen Food yang Wajib Punya Izin Edar BPOM

Ini Kriteria Frozen Food yang Wajib Punya Izin Edar BPOM

Whats New
Kemenkop UKM dan Polri Koordinasi Terkait Perizinan Makanan Beku oleh Pebisnis Rumahan

Kemenkop UKM dan Polri Koordinasi Terkait Perizinan Makanan Beku oleh Pebisnis Rumahan

Whats New
Resah Ada Eksportir Nakal, Petani Sarang Walet Minta Pemerintah Tegas

Resah Ada Eksportir Nakal, Petani Sarang Walet Minta Pemerintah Tegas

Whats New
Nasabah Tak Bayar Utang Bisa Hentikan Kemampuan Finansial Pinjol Ilegal

Nasabah Tak Bayar Utang Bisa Hentikan Kemampuan Finansial Pinjol Ilegal

Whats New
Soal Izin Edar 'Frozen Food', Asosiasi UMKM Soroti Koordinasi Pemerintah dengan Kepolisian

Soal Izin Edar "Frozen Food", Asosiasi UMKM Soroti Koordinasi Pemerintah dengan Kepolisian

Whats New
Krisis Energi, Satu Lagi Perusahaan Pengecer Listrik Singapura Tumbang

Krisis Energi, Satu Lagi Perusahaan Pengecer Listrik Singapura Tumbang

Whats New
SKD CPNS 2021 di Luar Negeri Digelar 26-28 Oktober, Ini Syaratnya

SKD CPNS 2021 di Luar Negeri Digelar 26-28 Oktober, Ini Syaratnya

Whats New
Dukung Pemulihan Ekonomi, BI Perpanjang DP 0 Persen Kendaraan dan Properti

Dukung Pemulihan Ekonomi, BI Perpanjang DP 0 Persen Kendaraan dan Properti

Whats New
Solar Langka di Beberapa Daerah, Pertamina Ajak Masyarakat Bijak Gunakan BBM

Solar Langka di Beberapa Daerah, Pertamina Ajak Masyarakat Bijak Gunakan BBM

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.