Masyarakat Kecewa Harga Tiket Pesawat Masih Mahal, Apa Kata Menhub?

Kompas.com - 08/05/2019, 12:44 WIB
Ilustrasi: Sejumlah maskapai nasional terparkir di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan Kalimantan Timur KOMPAS.com/ Bambang P. JatmikoIlustrasi: Sejumlah maskapai nasional terparkir di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan Kalimantan Timur

BANDUNG, KOMPAS.com - Tingginya harga tiket pesawat hingga kini masih dikeluhkan masyarakat dan meminta pemerintah untuk segera turun tangan.

Merasa kecewa, puncaknya publik meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melepas jabatannya lewat tagar #PecatBudiKarya yang ramai di Twitter.

Budi menuturkan, dirinya enggan menanggapi desakan netizen di dunia maya. Sebab, kata dia, saat ini pemerintah lewat kementeriannya terus berupaya mencari formula untuk mengatasi masalah tersebut.

"Padahal setiap hari saya mikirin bagaimana cara menurunkan (harga) tiket itu," kata Budi di Bandung, Selasa (7/5/2019).

Baca juga: Tiket Pesawat Mahal dan Tagar Kekecewaan Publik

Dia mengatakan, dirinya akan segera melapor kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk membahas terkait harga tiket pesawat. Ia mengaku bakal membicarakan terkait kemungkinan menurunkan tarif batas atas.

"Hari Senin saya lapor Menko Bidang Perekonomian," ujarnya.

Ia menambahkan, selain membahas dengan Menko Bidang Perekonomian, pihaknya tengah melakukan studi yang melibatkan sejumlah pihak terkait untuk meminta pandangan mengenai tarif pesawat. Pihak tersebut antara lain maskapai , Ombudsman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan lainnya.

"Kita minta dia memberikan suatu (pandangan) dengan dasar undang-undang tadi. Jadi Senin saya lapor, setelah disetujui baru kita lakukan (turunkan tarif batas atas)," sebutnya.

Baca juga: Menhub Sebut Bakal Evaluasi Tarif Batas Atas Tiket Pesawat

Awalnya, kata Budi, ia berharap ada keinginan dari internal maskapai penerbangan untuk mengatasi persoalan tiket pesawat. Tujuannya agar pemerintah tidak terkesan mengintervensi soal kebijakan tersebut.

Akan tetapi, polemik ini ramai dibicarakan dan berlanjut.

"Semula saya berharap ada suatu mekanisme yang dilakukan secara internal, supaya tidak ada seolah-oleh intervensi. Kerena ini sudah masif dan sudah banyak diraskan oleh masyarakat kita harus mengambil policy supaya kehadiran pemerintah itu terus ada," imbuhnya.


Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X