Kompas.com - 10/05/2019, 04:45 WIB
Ilustrasi fintech. ShutterstockIlustrasi fintech.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, saat ini pihaknya terus berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam membasmi peredaran teknologi keuangan alias fintech ilegal.

"Kalau Kominfo dan OJK terus berkolaborasi. Bahkan kami mengambil inisiatif untuk membersihkan tawaran-tawaran fintech ilegal," kata Rudiantara di Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Rudiantara mengatakan, hal itu relatif mudah dilakukan. Dengan mengetik kata kunci "Digital Banking Services", banyak nama-nama fintech yang menawarkan jasa pinjaman  bermunculan.

Baca juga: Lantaran OJK Tak Bisa Tindak Fintech Ilegal, Nasabah Diminta Lapor Polisi

Setelah nama-nama fintech tersebut bermunculan, kemudian Kominfo dan OJK menyamakan data fintech legal di OJK.

"Kalau misalnya sehari kita ketemu 200 fintech tapi di data OJK hanya ada 150 yang terdaftar, 50-nya langsung kita tutup layanannya tanpa konfirmasi," jelas Rudiantara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kenapa harus konfirmasi? Kita enggak tahu mau konfirmasi ke siapa. Tutup saja dulu. Toh, datanya telah kita bandingkan dengan data yang ada di OJK," ungkap Rudi.

Baca juga: Ketua OJK: Utang ke Fintech Ilegal Sama dengan Utang ke Rentenir

Selain itu, penutupan itu harus segera dilakukan agar semakin banyak masyarakat yang terselamatkan dari jasa keuangan bodong. Jika ditunda sehari saja, Rudiantara yakin sudah ada masyarakat yang terkena dampaknya.

Rudiantara mengaku, sejauh ini pihaknya dan OJK telah memberantas lebih dari 1.000 fintech ilegal.

"Totalnya sudah di atas 1.000. Langsung diblok," terang dia.

Aksi penutupan ini, papar Rudiantara, sekaligus meredakan keengganan masyarakat menerima kehadiran fintech karena maraknya fintech ilegal. Padahal, kehadiran fintech yang tengah berkembang mampu menumbuhkan inklusi keuangan.

Baca juga: Ketua OJK Ungkap Alotnya Berantas Fintech Ilegal

"Meningkatkan inklusi keuangan tentu butuh waktu. Faktor pendorong yang paling cepat adalah dengan fintech yang saat ini tengah berkembang. Jangan sampai yang sudah berkembang ini membuat orang takut karena ada layanan fintech ilegal," kata Rudiantara.

Apalagi, fintech justru membantu masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan karena berbagai hal. Hal ini tentu membuat Kominfo dan OJK semakin gencar membasmi fintech illegal.

"Fintech ini berguna untuk melayani masyarakat yang unbanked karena masalah administrasi dan lain-lain. Kalau kita buka rekening bank itu syaratnya macam-macam 'kan? Ini kasihan (masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan), sementara semuanya seharusnya mendapatkan layanan itu. Fintech inilah yang membantu masyarakat unbanked itu," tutupnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sampai Agustus 2021, Pemerintah Sudah Tarik Utang Rp 550,6 Triliun

Sampai Agustus 2021, Pemerintah Sudah Tarik Utang Rp 550,6 Triliun

Whats New
Optimalkan Lahan Sekitar Stasiun, KAI Kembangkan Kawasan TOD

Optimalkan Lahan Sekitar Stasiun, KAI Kembangkan Kawasan TOD

Whats New
Perluas Investasi ke Startup Indonesia, Capria Ventures Gandeng Perusahaan Investasi Milik Pandu Sjahrir

Perluas Investasi ke Startup Indonesia, Capria Ventures Gandeng Perusahaan Investasi Milik Pandu Sjahrir

Rilis
Sebut Gernas BBI dan Penanganan Covid-19 Baik, Luhut: Itu karena Leadership Presiden yang Kuat

Sebut Gernas BBI dan Penanganan Covid-19 Baik, Luhut: Itu karena Leadership Presiden yang Kuat

Whats New
Penerimaan Pajak Tembus Rp 741,3 Triliun, Sri Mulyani: Konsumsi Mulai Membaik

Penerimaan Pajak Tembus Rp 741,3 Triliun, Sri Mulyani: Konsumsi Mulai Membaik

Whats New
IHSG Menguat pada Penutupan Sesi I, Rupiah Melemah

IHSG Menguat pada Penutupan Sesi I, Rupiah Melemah

Whats New
Dua Tahun Eksis, Ajaib Gandeng Lebih dari 1 Juta Investor Saham

Dua Tahun Eksis, Ajaib Gandeng Lebih dari 1 Juta Investor Saham

Rilis
Saling Bantah Pejabat Kemendag Vs Kementan soal Stok Jagung

Saling Bantah Pejabat Kemendag Vs Kementan soal Stok Jagung

Whats New
Dana Simpanan Dijamin, LPS Minta Masyarakat Tak Khawatir Nabung di Bank Digital

Dana Simpanan Dijamin, LPS Minta Masyarakat Tak Khawatir Nabung di Bank Digital

Whats New
Gelar RUPSLB, Pemegang Saham Setujui Rencana Stock Split Saham BBCA

Gelar RUPSLB, Pemegang Saham Setujui Rencana Stock Split Saham BBCA

Whats New
Agustus 2021, Defisit APBN Tembus Rp 383,2 Triliun

Agustus 2021, Defisit APBN Tembus Rp 383,2 Triliun

Whats New
Pemerintah Batasi Pintu Masuk Kedatangan Internasional, Simak Lokasi dan Syaratnya

Pemerintah Batasi Pintu Masuk Kedatangan Internasional, Simak Lokasi dan Syaratnya

Whats New
Tren Penurunan Harga Bitcoin Dinilai Masih dalam Batas Wajar

Tren Penurunan Harga Bitcoin Dinilai Masih dalam Batas Wajar

Whats New
Daftar Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Daftar Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Whats New
Sri Mulyani Waspadai Dampak Evergrande karena Bisa Pengaruhi Ekspor RI

Sri Mulyani Waspadai Dampak Evergrande karena Bisa Pengaruhi Ekspor RI

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.