Penyaluran BPNT kepada 15,6 Juta Keluarga akan Ditunda, Kenapa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapan rencana pemerintah menunda penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada 15,6 juta keluarga.

Hal ini mencuat setelah terjadi penumpukan stok beras di gudang-gudang Bulog. Beras itupun terancam mubazir bila tidak disalurkan kepada masyakarat.

"Terakhir rapat terbatas persiapan Lebaran dan Ramadhan itu Presiden bilang cobalah dicari bagaimana caranya paling enggak sementara," ujar Darmin di Jakarta, Jumat (10/5/2019).

"Sebelum menunggu Bulog lebih siap menghadapi ini taruhlah untuk sementara paling enggak bagaimana supaya BNPT-nya coba ditunda dulu," sambungnya.

Baca juga: Realisasi Pembelanjaan BPNT di Jayapura Capai 57 Persen

Selama ini Bulog menyalurkan beras yang diserap dari petani dan impor mencapai 230.000 ton per bulan untuk bantuan Rastra atau Beras Sejahtera kepada masyarakat yang berhak menerima.

Penyaluran bahkan terkadang tidak 12 bulan namun 13-14 bulan per tahun tergantung kondisi ekonomi dan ketersediaan beras. Artinya dalam setahun Bulog bisa menyalurkan 3 juta ton beras.

Kini penyaluran itu tersendat karena pemerintah mengganti program Rastra menjadi BPNT. Dengan begitu Bulog pun tak bisa menyalurkan beras ke program Rastra.

"Sekarang tiba-tiba enggak ada. Nah dia sekarang Bulog punya stok di atas 2 juta pasti, tadinya 2 juta ton. Tetapi itu enggak bisa dijalankan, enggak bisa dia salurkan," kata Darmin.

Untuk itu, pemerintah berencana menunda penyaluran BPNT dan kembali menggantinya dengan Rastra untuk sementara waktu.

Namun belum tentu rencana ini dijalankan. Sebab kata Darmin, pemerintah juga punya opsi lain misalnya saja BPNT tetap disalurkan namun nanti penerima harus membeli beras yang disedikan Bulog.