Jokowi Bakal Pindahkan Ibu Kota dari Jakarta, Bagaimana Alurnya?

Kompas.com - 13/05/2019, 14:23 WIB
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo menyatakan bakal merealisasikan rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta.

Untuk merealisasikan wacana tersebut, Jokowi dalam beberapa hari terakhir melakukan kunjungan ke beberapa daerah di Kalimantan yang berpotensi menjadi ibu kota baru dari Indonesia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Negara (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, setidaknya lokasi pasti dari ibu kota baru harus sudah ditentukan pada 2019 ini. 

Baca juga: Keputusan Lokasi untuk Ibu Kota Baru Ditentukan Tahun Ini

"Yang pasti 2019 ini semua kajian sudah selesai dan yang paling penting sudah ada keputusan," ujar Bambang di Kantor Staf Presiden di Jakarta, Senin (13/5/2019).

Saat ini, terdapat dua wilayah yang menjadi kandidat kuat ibu kota baru, yaitu di kawasan Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur serta Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.

Bambang mengatakan, setelah lokasi ibu kota baru sudah pasti, pemerintah bersama DPR bakal menggodok produk hukum yang diperlukan untuk mematangkan rencana pemindahan ibu kota.

Baca juga: Kepala Bappenas: Pemindahan Ibu Kota Masuk RPJMN 2020-2024

"Proses berikutnya langsung konsultasi dengan DPR untuk bersama-sama menyepakati bentuk produk hukum apa yang diperlukan misalnya undang-undang maka langsung disiapkan rancangan undang-undangnya, lalu membahas, RUU tersebut merevisi undang-undang DKI Jakarta atau benar-benar undang-undang baru," ujar dia.

"Ini tentunya akan di periode 2019 sampai 2020," imbuhnya.

Pada 2020, yang perlu dipersiapkan adalah kesiapan lahan yang status tanah yang akan digunakan, juga menyiapkan berbagai infrastruktur dasar termasuk konektivitas dengan kota-kota di sekitar lokasi ibu kota baru.

Bambang mengatakan, agar pembangunan ibu kota baru berjalan secara efisien, seharusnya terdapat otoritas yang memegang kendali dari pembangunan awal hingga beroperasinya infrastruktur baru.

Baca juga: Jika Ibu Kota Pindah, Bagaimana Kesiapan Transportasinya?

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X