Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Ingin Tekan Ketergantungan APBN untuk Bangun Ibukota Baru

Kompas.com - 13/05/2019, 17:25 WIB
Mutia Fauzia,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bakal memindahkan ibukota baru dari DKI Jakarta. Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Negara (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, biaya yang dibutuhkan untuk membangun ibukota baru dengan luas pusat pemerintahan 2.000 hektar serta keseluruhan kota 40.000 hektar mencapai 33 miliar dollar AS atau Rp 446 triliun.

Menurutnya, dengan anggaran sebesar itu, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Presiden Joko Widodo pun telah meminta agar penggunaan APBN dalam pembangunan kota baru bisa seminimal mungkin. Sehingga, Bambang mengatakan pemerintah akan merancang insentif agar mendorong keterlibatan BUMN serta pihak swasta dalam proses pembangunan ibukota baru.

"Kita ingin mendorong, meski biayanya tidak murah Presiden ingin penggunaan APBN semininal mungkin, rencananya akan dibuat aturan khusus agar BUMN dan swasta bisa terlibat," ujar Bambang di Kantor Staf Presiden di Jakarta, Senin (13/5/2019).

Selain itu, pemerintah juga bisa memanfaatkan utilisasi atau penggunaan dari gedung-gedung pemerintah pusat yang ditinggalkan di Jakarta. 

Gedung-gedung tersebut bisa disewa dengan skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara jangka panjang sehingga tidak terlantar. Pemerintahpun bisa mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui KSP gedung pemerintahan tersebut.

"(PNBP) tersebut bisa dipakai untuk keperluan pembangunan ibukota baru, terutama untuk me.bangun gedunga atau aset pemerintahan," jelas Bambang.

Sementara dalam APBN, pemerintah tidak akan mengalokasikan dana khusus untuk pemindahan ibukota baru. Nantinya, anggaran pemindahan ibukota akan dialokasikan ke kementerian atau lembaga yang terlibat proyek pembangunan.

"Kalau infrastruktur dasar masuk ke PU (Kementerian Pekerjaan Umum), kalau bangun pangkalan AU (Angkatan Udara) mungkin akan melalui TNI atau Kemenhub. Yang penting anggaran ada, sudah langsung dialokasikan di kementerian atau lembaga terkait," ujar Bambang.

Rencana pemindahan ibukota, ujar Bambang sudah masuk dalam RPJMN 2020-2024 sehingga, skenario pembiayaan sudah jelas begitu pula dengan arah pengembangan perkotaan. Selain itu, Bambang mengatakan, pemindahan ibukota diharapkan bisa mengurangi kesenjangan antara Jawa dengan Luar Jawa.

Inovasi dari skenario pembiayaan dalam pembangunan ibukota baru ini diharapkan bisa dicontoh oleh kota-kota lain di Indonesia.

"Hampir tidak ada kota di Indonesia yang dirancang dari awal secara baik, lengkap dan modern. Kita ingin ini bisa jadi contoh untuk mendesain dan mengembangkan kota di Indonesia. Jangan mengulangi kesalahan kota-kota yang sudah ada, yang tadinya kota kecil kemudian menjadi besar dan tidak terkendali," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com