Pemerintah Ingin Tekan Ketergantungan APBN untuk Bangun Ibukota Baru

Kompas.com - 13/05/2019, 17:25 WIB
Presiden Jokowi didampingi sejumlah pejabat meninjau salah satu lokasi alternatif pengganti ibu kota RI, di Kabupaten Gunung Mas, Kalteng, Rabu (8/5/2019) siang. Jay/Humas SetkabPresiden Jokowi didampingi sejumlah pejabat meninjau salah satu lokasi alternatif pengganti ibu kota RI, di Kabupaten Gunung Mas, Kalteng, Rabu (8/5/2019) siang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bakal memindahkan ibukota baru dari DKI Jakarta. Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Negara (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, biaya yang dibutuhkan untuk membangun ibukota baru dengan luas pusat pemerintahan 2.000 hektar serta keseluruhan kota 40.000 hektar mencapai 33 miliar dollar AS atau Rp 446 triliun.

Menurutnya, dengan anggaran sebesar itu, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Presiden Joko Widodo pun telah meminta agar penggunaan APBN dalam pembangunan kota baru bisa seminimal mungkin. Sehingga, Bambang mengatakan pemerintah akan merancang insentif agar mendorong keterlibatan BUMN serta pihak swasta dalam proses pembangunan ibukota baru.

"Kita ingin mendorong, meski biayanya tidak murah Presiden ingin penggunaan APBN semininal mungkin, rencananya akan dibuat aturan khusus agar BUMN dan swasta bisa terlibat," ujar Bambang di Kantor Staf Presiden di Jakarta, Senin (13/5/2019).

Selain itu, pemerintah juga bisa memanfaatkan utilisasi atau penggunaan dari gedung-gedung pemerintah pusat yang ditinggalkan di Jakarta. 

Gedung-gedung tersebut bisa disewa dengan skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara jangka panjang sehingga tidak terlantar. Pemerintahpun bisa mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui KSP gedung pemerintahan tersebut.

"(PNBP) tersebut bisa dipakai untuk keperluan pembangunan ibukota baru, terutama untuk me.bangun gedunga atau aset pemerintahan," jelas Bambang.

Sementara dalam APBN, pemerintah tidak akan mengalokasikan dana khusus untuk pemindahan ibukota baru. Nantinya, anggaran pemindahan ibukota akan dialokasikan ke kementerian atau lembaga yang terlibat proyek pembangunan.

"Kalau infrastruktur dasar masuk ke PU (Kementerian Pekerjaan Umum), kalau bangun pangkalan AU (Angkatan Udara) mungkin akan melalui TNI atau Kemenhub. Yang penting anggaran ada, sudah langsung dialokasikan di kementerian atau lembaga terkait," ujar Bambang.

Rencana pemindahan ibukota, ujar Bambang sudah masuk dalam RPJMN 2020-2024 sehingga, skenario pembiayaan sudah jelas begitu pula dengan arah pengembangan perkotaan. Selain itu, Bambang mengatakan, pemindahan ibukota diharapkan bisa mengurangi kesenjangan antara Jawa dengan Luar Jawa.

Inovasi dari skenario pembiayaan dalam pembangunan ibukota baru ini diharapkan bisa dicontoh oleh kota-kota lain di Indonesia.

"Hampir tidak ada kota di Indonesia yang dirancang dari awal secara baik, lengkap dan modern. Kita ingin ini bisa jadi contoh untuk mendesain dan mengembangkan kota di Indonesia. Jangan mengulangi kesalahan kota-kota yang sudah ada, yang tadinya kota kecil kemudian menjadi besar dan tidak terkendali," ujar dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X