Pemerintah Anggarkan Rp 30,6 Triliun untuk Bangun Ibu Kota Baru

Kompas.com - 16/05/2019, 13:41 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro Negara pada acara Diskusi Nasional Pemindahan Ibukota di Jakarta, Kamis (16/5/2019). KOMPAS.com/MUTIA FAUZIAMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro Negara pada acara Diskusi Nasional Pemindahan Ibukota di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah bakal mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30,6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun ibu kota baru. Sementara itu, secara keseluruhan dana yang dibutuhkan sebesar Rp 446 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, dana APBN tersebut diperuntukkan dalam pembangunan yang memakan waktu selama lima tahun.

"Sehingga setiap tahun APBN hanya dialokasikan sebesar Rp 6 triliun untuk membangun ibu kota baru," ujar Bambang di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Baca juga: 7 Fakta soal Rencana Pemindahan Ibu Kota

Dana APBN tersebut akan digunakan untuk pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan seluas 2.000 hektar. Secara keseluruhan, lahan yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota negara sebesar 40.000 hektar.

Mantan Menteri Keuangan ini mengatakan, APBN digelontorkan untuk membangun istana negara, bangunan strategis TNI/Polri, pengadaan lahan, serta ruang terbuka hijau.

Sementara sisanya, pemerintah akan mengandalkan BUMN, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta menggandeng swasta dengan skema kerja sama pemanfaatan (KSP).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Ibu Kota Pindah, Jakarta Bisa Makin Bersaing dengan Singapura

Bambang mengatakan, skema KPBU dibutuhkan untuk membanguan infrastruktur utama pemerintahan (selain yang sudah tercakup dalam APBN), sarana pendidikan, sarana kesehatan, lembaga pemasyarakatan serta sarana dan prasarana penunjang.

"Rumah dinas PNS dan TNI/Polri akan didanai dengan skema ini. Setidaknya sumber pembiayaan dengan skema KPBU akan dibutuhkan Rp 340,6 triliun," ujar Bambang.

BUMN akan ditugasi untuk membangun infrastruktur penunjang konektivitas antara ibu kota baru dan wilayah lain, seperti pembangunan bandara dan pelabuhan. Walaupun demikian, pemerintah masih berupaya untuk mencari lokasi ibu kota baru yang sudah memiliki bangunan bandara serta pelabuhan.

Baca juga: Ibu Kota Baru Tidak Didesain Jadi Kota Besar

Setidaknya terdapat dua lokasi yang saat ini sudah dipertimbangkan menjadi ibu kota baru, yaitu di kawasan Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dan Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nilai Investasi Bisnis Pengisian Kendaraan Listrik Bisa Capai 1,6 Triliun Dollar AS pada 2040

Nilai Investasi Bisnis Pengisian Kendaraan Listrik Bisa Capai 1,6 Triliun Dollar AS pada 2040

Whats New
Allianz Life Indonesia Incar Potensi Pertumbuhan Minat Asuransi di Masa Pandemi

Allianz Life Indonesia Incar Potensi Pertumbuhan Minat Asuransi di Masa Pandemi

Rilis
Muncul Varian Omicron, Sandiaga Uno Bakal Evaluasi Daftar Negara yang Boleh Masuk Indonesia

Muncul Varian Omicron, Sandiaga Uno Bakal Evaluasi Daftar Negara yang Boleh Masuk Indonesia

Whats New
Revisi UU Cipta Kerja Didorong Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2022

Revisi UU Cipta Kerja Didorong Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2022

Whats New
Pemerintah Tawarkan 8 Blok Migas kepada Investor

Pemerintah Tawarkan 8 Blok Migas kepada Investor

Whats New
Stafsus Erick Thohir Sindir Ahok: Komut Merasa Dirut Itu Jangan, Harus Tahu Batasan

Stafsus Erick Thohir Sindir Ahok: Komut Merasa Dirut Itu Jangan, Harus Tahu Batasan

Whats New
Menko Airlangga: UU Cipta Kerja Sudah Rekrut 912.402 Tenaga Kerja Baru

Menko Airlangga: UU Cipta Kerja Sudah Rekrut 912.402 Tenaga Kerja Baru

Whats New
Luhut: Selama Beberapa Dekade, Indonesia Berpuas Diri dengan SDA yang Melimpah...

Luhut: Selama Beberapa Dekade, Indonesia Berpuas Diri dengan SDA yang Melimpah...

Whats New
UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Airlangga: Kemudahan Berusaha UMKM Tetap Berlaku

UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Airlangga: Kemudahan Berusaha UMKM Tetap Berlaku

Whats New
Rupiah dan IHSG Kompak Menguat di Sesi I Perdagangan

Rupiah dan IHSG Kompak Menguat di Sesi I Perdagangan

Whats New
Peluang Bisnis Makanan Diprediksi Tumbuh, Bogasari Dorong Anak Muda Jadi Foodpreneur

Peluang Bisnis Makanan Diprediksi Tumbuh, Bogasari Dorong Anak Muda Jadi Foodpreneur

Whats New
Pemerintah Bangun Kawasan Budidaya Jagung Seluas 1.200 Hektar

Pemerintah Bangun Kawasan Budidaya Jagung Seluas 1.200 Hektar

Whats New
Biaya Dana BRI Sentuh 2,14 Persen, Terendah Sepanjang Sejarah

Biaya Dana BRI Sentuh 2,14 Persen, Terendah Sepanjang Sejarah

Whats New
Revisi UU Cipta Kerja, Bagaimana Dampaknya terhadap Pasar Modal?

Revisi UU Cipta Kerja, Bagaimana Dampaknya terhadap Pasar Modal?

Earn Smart
Cara Mengurus SLO Listrik, Daftar SLO Online di slodjk.esdm.go.id

Cara Mengurus SLO Listrik, Daftar SLO Online di slodjk.esdm.go.id

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.