JAKARTA, KOMPAS.com - Realisasi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta kian dekat.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemindahan ibu kota baru dilakukan untuk mempermudah rentang kendali pemerintahan. Pun akan mengurangi kesenjangan pertumbuhan antara Jawa dan luar Jawa.
Namun, pemindahan ibu kota bukan satu-satunya solusi. Mantan Menteri Keuangan ini mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan konsep penopang ibu kota baru, yaitu pengembangan 10 wilayah metropolitan.
Baca juga: Pemerintah Anggarkan Rp 30,6 Triliun untuk Bangun Ibu Kota Baru
“Membangun ibu kota baru bukan satu-satunya solusi, ada solusi lain yang sudah dirancang yaitu mengembangkan 10 wilayah metropolitan,” katanya di Jakarta, Kamis (16/5/2019).
Bambang menerangkan, dengan dikembangkannya 10 wilayah metropolitan, maka ekosistem perekonomian di luar Jawa yang selama ini hampir tak tersentuh bisa diperkuat.
Pasalnya selama ini, Jawa berkontribusi hingga 58 persen terhadap keseluruhan perekonomian Indonesia. Di posisi kedua terdapat Sumatera dengan kontribusi sebesar 21,66 persen.
“Membuat perencanaan kota tidak berdasar wilayah administrasi tapi wilayah metropolitan karena itu realistisnya, percuma ngutak-ngatik jakarta kalau kota-kota sekelilingnya dan konektivitasnya tidak diprioritaskan,” lanjut dia.
Baca juga: 7 Fakta soal Rencana Pemindahan Ibu Kota
Bambang mengatakan, dari 10 itu pengembangan metropolitan tersebut, setidaknya hanya ada 4 daerah di Jawa, sedangkan mayoritasnya akan tersebar di luar pulau Jawa.
Untuk wilayan Jawa terdapat Bandung, Semarang, Surabaya dan Jakarta.
“Selain itu ada Medan (Binjai, Deli, Serdang, Karo), Palembang, Banjar, Makassar, Manado, Denpasar,” kata dia.
