Komite Etik AFPI Kantongi Sanksi Pelanggaran 2 Fintech Legal

Kompas.com - 16/05/2019, 18:37 WIB
Ilustrasi fintech. ShutterstockIlustrasi fintech.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Etik Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sudah mengantongi sanksi atas dua entitas anggotanya yang melanggar.

Kasus ini mencuat setelah masyarakat melaporkan ada pemain yang memberikan biaya pinjaman melebihi kesepakatan asosiasi sebesar 0,8 persen per hari termasuk bunga, administrasi dan provisi.

Kepala Bidang Kelembagaan dan Humas AFPI Tumbur Pardede menyatakan komite etik sudah pada tahap kesimpulan tingkat pelanggaran dan bentuk sanksi yang akan diberikan kepada dua entitas ini. Namun pihaknya secara resmi belum menerima laporan dari komite etik.

"Kami tidak main-main dan menindak tegas selama buktinya valid. Laporan yang masuk dengan bukti valid akan ditindak lanjuti oleh komite etik. Sudah ada konklusi dari Komite Etik. Dua entitas ini di sektor konsumtif," ujar Tumbur di Jakarta pada Kamis (16/5/2019).

Baca juga: Kominfo dan OJK Terus Basmi Fintech Ilegal

Tumbur menambahkan, bukan berarti sektor konsumtif jelek, malahan pemain yang menyasar sektor konsumtif mampu memproses begitu banyak pengajuan pinjaman lewat teknologi.

"Ada kesalahan persepsi oleh penyelenggara terhadap biaya pinjaman ini. Tapi naiknya tidak signifikan yakni 0,9 persen, karena kesalahan perhitungan. Satu lagi (pelanggaran) akses yang belum disesuaikan, sebab aturannya hanya boleh akses kamera, audio, dan lokasi, Tapi bukan akses kontak ya. Mereka juga sudah kembali menyesuaikan. Jadi pelanggarannya bukan penagihan," jelas Tumbur.

Meski belum mendapatkan laporan komprehensif dari komite etik AFPI, Tumbur menilai sanksi yang akan diberikan tidaklah berat. Terdapat empat tingkatan sanksi yang telah ditentukan oleh asosiasi.

Baca juga: Kominfo Bakal Kaji UU Khusus Pertukaran Data Pribadi untuk Fintech

Pertama peringatan tertulis bersifat tertutup. Kedua, pemberitahuan kepada masyarakat dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketiga, penonaktifan keanggotaan sementara. Terakhir, penghentian keanggotaan secara permanen.

"Menurut saya sanksinya tidak berat, mereka tidak menerapkan biaya pinjaman hingga 2 persen, itu baru berat. Yang akses juga bukan mengakses kontak, itu berat," tutur Tumbur.

Halaman:


Sumber
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Kekayaan Gatot Nurmantyo | Gurita Bisnis Tommy Soeharto

[POPULER MONEY] Kekayaan Gatot Nurmantyo | Gurita Bisnis Tommy Soeharto

Whats New
Naik Mulai Tahun Depan, Selembar Materai Harus Ditebus Rp 10.000

Naik Mulai Tahun Depan, Selembar Materai Harus Ditebus Rp 10.000

Whats New
Hasil Studi: Gen Z Menyerah Mengejar Pekerjaan Impian akibat Pandemi

Hasil Studi: Gen Z Menyerah Mengejar Pekerjaan Impian akibat Pandemi

Work Smart
Jonan Sebut Kampanye BBM Ramah Lingkungan Tugasnya Menkes Terawan

Jonan Sebut Kampanye BBM Ramah Lingkungan Tugasnya Menkes Terawan

Whats New
Tarif Tol Manado-Bitung Rp 1.100/Km, Menteri PUPR: Cukup Murah!

Tarif Tol Manado-Bitung Rp 1.100/Km, Menteri PUPR: Cukup Murah!

Whats New
BLT UMKM yang Sudah Ditransfer Harus Segera Dicairkan, Ini Alasannya

BLT UMKM yang Sudah Ditransfer Harus Segera Dicairkan, Ini Alasannya

Whats New
Cari Banyak Karyawan, Taspen: Kami Utamakan Orang yang Punya Kepedulian Tinggi

Cari Banyak Karyawan, Taspen: Kami Utamakan Orang yang Punya Kepedulian Tinggi

Whats New
Penyerapan BLT UMKM Belum 100 Persen, Pelaku Usaha Masih Bisa Daftar

Penyerapan BLT UMKM Belum 100 Persen, Pelaku Usaha Masih Bisa Daftar

Whats New
Punya e-Pas, Nelayan Bisa Agunkan Kapal ke Bank

Punya e-Pas, Nelayan Bisa Agunkan Kapal ke Bank

Whats New
Sri Mulyani Ingatkan Bahana soal PMN Rp 20 Triliun bukan Untuk Selesaikan Jiwasraya

Sri Mulyani Ingatkan Bahana soal PMN Rp 20 Triliun bukan Untuk Selesaikan Jiwasraya

Whats New
Sri Mulyani Ingatkan Prabowo soal Anggaran Rp137 Triliun Tak Hanya untuk Belanja Alutsista

Sri Mulyani Ingatkan Prabowo soal Anggaran Rp137 Triliun Tak Hanya untuk Belanja Alutsista

Whats New
MK Tolak Gugatan Ninmedia, MNC Group: Hak Siar Dilindungi Negara

MK Tolak Gugatan Ninmedia, MNC Group: Hak Siar Dilindungi Negara

Whats New
Digitalisasi dan Inovasi Produk, Upaya Bisnis Waralaba Bertahan Selama Pandemi

Digitalisasi dan Inovasi Produk, Upaya Bisnis Waralaba Bertahan Selama Pandemi

Smartpreneur
Menaker Ungkap Masih Ada Kendala Penyaluran Subsidi Gaji

Menaker Ungkap Masih Ada Kendala Penyaluran Subsidi Gaji

Whats New
Produk Soda Api Indonesia Kini Bebas Safeguard ke Ukraina

Produk Soda Api Indonesia Kini Bebas Safeguard ke Ukraina

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X