Pemerintah Akan Bangun Istana Negara hingga Universitas di Ibu Kota Baru

Kompas.com - 17/05/2019, 06:31 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro Negara pada acara Diskusi Nasional Pemindahan Ibukota di Jakarta, Kamis (16/5/2019).KOMPAS.com/MUTIA FAUZIA Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro Negara pada acara Diskusi Nasional Pemindahan Ibukota di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah kian mematangkan konsep untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta. Kementerian Perencanaan dan Pembanguman Nasional (PPN)/ Bappenas pun mulai merinci tata ruang ibu kota baru yang saat ini masih belum ditentukan lokasinya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, secara keseluruhan luas ibu kota baru direncanakan sebesar 40.000 hektar (ha), sementara kota pusat pemerintahan seluas 2.000 hektar.

Secara detail, nantinya pusat pemerintahan akan berisi istana negara, kantor pemerintahan/lembaga yang berisi eksekutif, yudikatif, dan legislatif, serta bangunan strategis TNI/Polri. Pemerintah pun berencana membangun taman budaya dan botanical garden.

Mantan Menteri Keuangan ini mengungkapkan, dana yang dibutuhkan untuk membangun pusat pemerintahan ini diperkirakan Rp 32,7 triliun.

Di luar pusat pemerintahan akan dibangun perumahan ASN, fasilitas pendidikan dan kesehatan, universitas, science and techno park, hi-tech and clean industries, research and development center, MICE/convention center, sport center, dan museum.

"Kita akan bangun universitas bukan cuma buat tambah koleksi, tapi bisa jawab tantangan ke depan, itu yang akan di-cover universitas baru. Di dekat ibu kota itu juga selalu ada museum, nanti harus ada yang benar-benar representasi ibu kota negara," kata Bambang di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Di luar kawasan itu, nanti akan dibangun wilayah yang dinamakan Kawasan Perluasan IKN 1 seluas 200.000 ha. Di dalamnya akan dikembangkan national park, konservasi orangutan atau kebun binatang, klaster permukiman non-ASN, hingga bandara dan pelabuhan baru jika dibutuhkan.

"Karena wilayahnya Kalimantan, ada konservasi orangutan dan bandara ataupun pelabuhan kalau dibutuhkan. Tapi kita tidak ingin jauh-jauh dengan kota yang sudah fungsional supaya itu tidak dibutuhkan lagi. Wilayah ini akan tumbuh dan kota ini akan berkembang," katanya.

Di area terluar ibu kota akan dibangun wilayah yang dinamai Kawasan Perluasan IKN 2 seluas lebih dari 200.000 hektar. Di dalamnya akan dibangun dan dikembangkan metropolitan hingga wilayah pengembangan yang terkoneksi dengan provinsi sekitarnya.

Pemerintah memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk bangunan fungsi pendukung seperti rumah dinas, sarana pendidikan, kesehatan, hingga lembaga pemasyarakatan diperkirakan sebesar Rp 265,1 triliun.

Sementara itu, fungsi penunjang yang berisi sarana dan prasarana maupun ruang terbuka hijau akan sebesar Rp 160,2 triliun ditambah biaya pengadaan lahan sebesar Rp 8 triliun. Estimasi biaya keseluruhan direncanakan sebesar Rp 466 triliun.

Sejak awal, ibu kota baru memang tidak didesain untuk menjadi kota besar. Bambang mengatakan, dalam jangka 10 tahun setidaknya ibu kota baru akan menampung 1,5 juta penduduk. Menurutnya, contoh kasus pemindahan ibu kota yang paling bisa menjadi contoh Indonesia adalah pemindahan ibu kota Brasil dari Rio de Janeiro ke Brazilia.

"Brazilia dulu awal 500.000 penduduk targetnya, sekarang sudah 2,5 juta. Yang penting Brazilia saat itu tidak didesain untuk menyaingi Rio de Janeiro atau Sao Paulo," ujar dia.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
komentar di artikel lainnya
Close Ads X