Pindah Ibukota Jadi Solusi Ekonomi RI yang Jawa Sentris?

Kompas.com - 17/05/2019, 09:32 WIB
Ilustrasi Jakarta ThinkstockIlustrasi Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Realisasi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta kian dekat. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemindahan ibu kota baru dilakukan untuk mempermudah rentang kendali pemerintahan.

Mantan Menteri Keuangan ini menilai, dengan letak ibukota negara yang saat ini berlokasi di Jakarta, persebaran ruang di Indonesia sangat timpang. Laju pertumbuhan ekonomi antara kawasan barat dan timur pun tidak seimbang.

“Sudah terlihat betapa tidak seimbang dan idealnya persebaran ruang di Indonesia. Baik dari segi populasi maupun ekonomi,” kata Bambang di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Dominasi Jawa

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang kuartal I 2019 sebesar 5,07 persen. Pulau Jawa masih menjadi kontributor terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 59,03 persen yang kemudian diikuti Sumatera dengan 21,36 persen.

Angka tersebut sangat timpang jika dibandingkan dengan pulau lainnya, yaitu Kalimantan sebesar 8,26 persen, Sulawesi 6,14 persen, Bali dan Nusa Tenggara 3,02 persen serta terakhir Maluku dan Papua 2,19 persen.

Tak hanya itu, laju pertumbuhan kawasan barat jauh lebih cepat dibanding kawasan timur Indonesia.

“Artinya potensi kesenjangan makin melebar. Bukan mengecil. Ini agak mengkhawatirkan karena selain barat sudah mendominasi tumbuhnya lebih cepat pula,” kata Bambang.

Ia menilai, dominasi Jawa terhadap perekonomian Indonesia sejatinya tidak salah. Sebab, pembangunan di Jawa lebih masif dan memiliki banyak industri pengolahan serta jasa yang terus berkembang. Lebih detail, kawasan metropolitan Jabodetabek bahkan memiiki kontribusi PDB nasional mencapai 20 persen.

“Memang sisanya 80 persen itu angka yang besar. Tapi kalau melihat besarnya luas wilayah di luar Jabodetabek, itu besar sekali. Artinya, satu per lima kegiatan ekonomi itu berebut di Jabodetabek,” tuturnya menambahkan.

Bukan solusi tunggal

Karena itu, Bambang mengatakan, pemerintah harus sudah memikirkan peta spasial yang ideal untuk mendukung pemerataan. Bukan hanya dari sisi ekonomi saja, tapi juga daya dukung yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BLT UMKM Sudah Masuk Tahap II, Bagaimana Skema Pencairan?

BLT UMKM Sudah Masuk Tahap II, Bagaimana Skema Pencairan?

Whats New
373.745 Orang Masuk Daftar Hitam Kartu Prakerja, Ini Sebabnya

373.745 Orang Masuk Daftar Hitam Kartu Prakerja, Ini Sebabnya

Whats New
Menaker ke Pendemo UU Cipta Kerja: Kalau Tidak Puas, Bisa Digugat ke MK!

Menaker ke Pendemo UU Cipta Kerja: Kalau Tidak Puas, Bisa Digugat ke MK!

Whats New
7 Kota di Indonesia yang Dibangun Penjajah Belanda dari Nol

7 Kota di Indonesia yang Dibangun Penjajah Belanda dari Nol

Whats New
Omzet Anjlok Selama Pandemi, Aulia: Bersyukur Banget Dapat Bantuan dari Pak Presiden Ini...

Omzet Anjlok Selama Pandemi, Aulia: Bersyukur Banget Dapat Bantuan dari Pak Presiden Ini...

Smartpreneur
Milenial juga Bisa Beli Rumah Sendiri, Ikuti 4 Cara ini!

Milenial juga Bisa Beli Rumah Sendiri, Ikuti 4 Cara ini!

Earn Smart
Menaker Jamin UU Cipta Kerja Tetap Sejahterakan Buruh

Menaker Jamin UU Cipta Kerja Tetap Sejahterakan Buruh

Whats New
Kemenperin: Halal Bukan Karena Masalah Agama, Sekarang Jadi Fesyen

Kemenperin: Halal Bukan Karena Masalah Agama, Sekarang Jadi Fesyen

Whats New
Ulin Yusron, Influencer Jokowi yang Jadi Komisaris BUMN ITDC

Ulin Yusron, Influencer Jokowi yang Jadi Komisaris BUMN ITDC

Whats New
[POPULER MONEY] Cara Daftar BLT UMKM bagi yang Tak Punya Rekening | Luhut Geram Gantungan Baju Pun Impor

[POPULER MONEY] Cara Daftar BLT UMKM bagi yang Tak Punya Rekening | Luhut Geram Gantungan Baju Pun Impor

Whats New
Ada BLT UMKM Tahap II, Ini Syarat hingga Cara Mendapatkannya

Ada BLT UMKM Tahap II, Ini Syarat hingga Cara Mendapatkannya

Whats New
BPK Tanggapi Pernyataan Benny Tjokro dalam Persidangan Kasus Jiwasraya

BPK Tanggapi Pernyataan Benny Tjokro dalam Persidangan Kasus Jiwasraya

Whats New
DPR Sebut Kenaikan Cukai Bisa Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal

DPR Sebut Kenaikan Cukai Bisa Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal

Whats New
Mendag: Industri Halal Topang Kinerja Neraca Dagang Indonesia

Mendag: Industri Halal Topang Kinerja Neraca Dagang Indonesia

Whats New
Satgas PEN: Bergerak Bersama, Jangan Buang Waktu Pertentangkan Covid-19

Satgas PEN: Bergerak Bersama, Jangan Buang Waktu Pertentangkan Covid-19

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X