Pindah Ibukota Jadi Solusi Ekonomi RI yang Jawa Sentris?

Kompas.com - 17/05/2019, 09:32 WIB
Ilustrasi Jakarta ThinkstockIlustrasi Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Realisasi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta kian dekat. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemindahan ibu kota baru dilakukan untuk mempermudah rentang kendali pemerintahan.

Mantan Menteri Keuangan ini menilai, dengan letak ibukota negara yang saat ini berlokasi di Jakarta, persebaran ruang di Indonesia sangat timpang. Laju pertumbuhan ekonomi antara kawasan barat dan timur pun tidak seimbang.

“Sudah terlihat betapa tidak seimbang dan idealnya persebaran ruang di Indonesia. Baik dari segi populasi maupun ekonomi,” kata Bambang di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Dominasi Jawa

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang kuartal I 2019 sebesar 5,07 persen. Pulau Jawa masih menjadi kontributor terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 59,03 persen yang kemudian diikuti Sumatera dengan 21,36 persen.

Angka tersebut sangat timpang jika dibandingkan dengan pulau lainnya, yaitu Kalimantan sebesar 8,26 persen, Sulawesi 6,14 persen, Bali dan Nusa Tenggara 3,02 persen serta terakhir Maluku dan Papua 2,19 persen.

Tak hanya itu, laju pertumbuhan kawasan barat jauh lebih cepat dibanding kawasan timur Indonesia.

“Artinya potensi kesenjangan makin melebar. Bukan mengecil. Ini agak mengkhawatirkan karena selain barat sudah mendominasi tumbuhnya lebih cepat pula,” kata Bambang.

Ia menilai, dominasi Jawa terhadap perekonomian Indonesia sejatinya tidak salah. Sebab, pembangunan di Jawa lebih masif dan memiliki banyak industri pengolahan serta jasa yang terus berkembang. Lebih detail, kawasan metropolitan Jabodetabek bahkan memiiki kontribusi PDB nasional mencapai 20 persen.

“Memang sisanya 80 persen itu angka yang besar. Tapi kalau melihat besarnya luas wilayah di luar Jabodetabek, itu besar sekali. Artinya, satu per lima kegiatan ekonomi itu berebut di Jabodetabek,” tuturnya menambahkan.

Bukan solusi tunggal

Karena itu, Bambang mengatakan, pemerintah harus sudah memikirkan peta spasial yang ideal untuk mendukung pemerataan. Bukan hanya dari sisi ekonomi saja, tapi juga daya dukung yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X