Kuartal I 2019, Utang Luar Negeri RI Naik jadi Rp 5.426 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir kuartal I 2019 tercatat sebesar 387,6 miliar dollar AS (sekitar Rp 5.426,4 triliun asumsi kurs Rp 14.000 per dollar AS).

Jumlah tersebut  terdiri  dari utang publik dan sentral sebesar 190,5 miliar dollar AS, serta utang swasta (termasuk BUMN) sebesar 197,1 miliar dollar AS.

Bank Indonesia (BI) melaporkan, ULN Indonesia tersebut tumbuh 7,9 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya karena transaksi penarikan neto ULN dan pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Akibatnya, utang dalam rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dollar AS. Peningkatan pertumbuhan ULN terutama bersumber dari ULN sektor swasta, di tengah relatif stabilnya pertumbuhan ULN pemerintah.

"Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir kuartal-I 2019 terkendali dengan struktur yang sehat," ujar BI dalamketerangan tertulisnya, Jumat (17/5/2019).

Hingga akhir kuartal-I 2019, ULN pemerintah tercatat 187,7 miliar dollar AS atau tumbuh 3,6 persen (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 3,3 persen (yoy).

"Pertumbuhan ULN pemerintah relatif stabil pada triwulan I 2019," tulis BI.

Bank sentral menilai, perkembangan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan arus masuk dana investor asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan penurunan outstanding SBN dalam valuta asing sejalan dengan pelunasan global bonds yang jatuh tempo pada bulan Maret 2019.

Hal ini menunjukkan kepercayaan investor asing yang tinggi terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (18,8 persen dari total ULN pemerintah), sektor konstruksi (16,3 persen), sektor jasa pendidikan (15,7 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (14,4 persen).