Ajakan Boikot Pajak Waketum Gerindra, Lelucon yang Tidak Mendidik

Kompas.com - 17/05/2019, 19:03 WIB
Ilustrasi boikot Shutterstock.comIlustrasi boikot

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menganggap, seruan boikot pajak yang dilontarkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arif Poyuono tidak mendidik.

"Dengan demikian, ajakan atau seruan yang tidak bertanggung jawab ini sudah selayaknya tak ditanggapi dan dianggap lelucon saja," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

"Selain tidak mendidik dan tak memiliki legitimasi moral, juga destruktif terhadap upaya pencapaian tujuan bernegara," sambung dia.

Yustinus melanjutkan, boikot pajak tidak saja buruk secara moral tetapi juga merugikan kepentingan nasional, terutama merugikan sebagian besar rakyat Indonesia.

Baca juga: Waketum Gerindra Tolak Bayar Pajak, Ini Respons Sri Mulyani

Sebab selama ini kata dia, rakyat menikmati layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, subsidi, dana desa, dan lainnya yang asalnya dari uang pajak.

Belum lagi belanja infrastruktur, pertahanan, keamanan, birokrasi dan lain-lain. Dengan kata lain ucap Yustinus, ajakan memboikot pajak adalah ajakan memperburuk keadaan yang merugikan rakyat Indonesia.

"Dalam situasi seperti ini, ajakan memboikot pajak berarti memberi pembenaran pada perilaku mengemplang pajak dan sangat rawan ditunggangi para pengemplang pajak yang selama ini memang enggan membayar pajak," kata dia.

Baca juga: Prabowo Ingin Kembalikan Rasio Pajak ke 16 Persen

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arif Poyuono meminta pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno agar tidak mengakui hasil Pilpres 2019.

Pendukung Prabowo-Sandiaga, kata Arief, juga tidak perlu mengakui pemerintah yang terbentuk pada periode 2019-2024.

Menurut Arief, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pendukung Prabowo-Sandiaga. Pertama, menolak membayar pajak kepada pemerintah.

Sebab, pemerintah yang terbentuk dari penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sah.

“Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," kata Arief.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sri Mulyani Bakal Tagih Dana BLBI ke 22 Obligor, Totalnya Rp 110 Triliun

Sri Mulyani Bakal Tagih Dana BLBI ke 22 Obligor, Totalnya Rp 110 Triliun

Whats New
Bangun RJIT di Denpasar Utara, Kementan Dukung Peningkatan Produktivitas Petani

Bangun RJIT di Denpasar Utara, Kementan Dukung Peningkatan Produktivitas Petani

Rilis
Percepat Digitalisasi di Indonesia, Telkom Resmikan Sumsel Modern Broadband Province

Percepat Digitalisasi di Indonesia, Telkom Resmikan Sumsel Modern Broadband Province

Rilis
Agar THR Tidak Cepat Habis, Simak Tips Atur Keuangan Saat Ramadhan dan Lebaran

Agar THR Tidak Cepat Habis, Simak Tips Atur Keuangan Saat Ramadhan dan Lebaran

Whats New
Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Spend Smart
Belanja Ramadhan dan Lebaran Anti Boros, Cek Promo di 6 Marketplace Ini

Belanja Ramadhan dan Lebaran Anti Boros, Cek Promo di 6 Marketplace Ini

Spend Smart
LPS Buka Opsi Bebaskan Premi Penjaminan Perbankan, ini Syaratnya

LPS Buka Opsi Bebaskan Premi Penjaminan Perbankan, ini Syaratnya

Whats New
IHSG Bakal Lanjutkan Penguatan, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Bakal Lanjutkan Penguatan, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
[TREN SOSBUD KOMPASIANA] Setop Pernikahan di Bawah Umur | Uniknya Kulkas jadi Perpustakaan | 'Community Pantry' di Filipina

[TREN SOSBUD KOMPASIANA] Setop Pernikahan di Bawah Umur | Uniknya Kulkas jadi Perpustakaan | "Community Pantry" di Filipina

Rilis
Bijak Belanjakan THR, Cek Jadwal Promo dan Cara Dapatkan Cashback dari ShopBack

Bijak Belanjakan THR, Cek Jadwal Promo dan Cara Dapatkan Cashback dari ShopBack

Whats New
Daftar 11 Orang Kaya Pemilik Bank Swasta Besar di Indonesia

Daftar 11 Orang Kaya Pemilik Bank Swasta Besar di Indonesia

Whats New
Erick Thohir: Sudah Saatnya Kita Ambil Peran Memelihara Bumi

Erick Thohir: Sudah Saatnya Kita Ambil Peran Memelihara Bumi

Whats New
Pelaku Usaha Ganti Kembalian Uang dengan Permen, Kemendag: Itu Tidak Boleh, Laporkan!

Pelaku Usaha Ganti Kembalian Uang dengan Permen, Kemendag: Itu Tidak Boleh, Laporkan!

Whats New
Kenalan dengan Bintarti, 'Kartini' Bidang Teknik di Blue Bird

Kenalan dengan Bintarti, "Kartini" Bidang Teknik di Blue Bird

Whats New
Jadi Orang Terkaya RI, Apa Saja Bisnis Hartono Bersaudara?

Jadi Orang Terkaya RI, Apa Saja Bisnis Hartono Bersaudara?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X