Pemerintah Targetkan Rasio Pajak 11,8-12,4 Persen

Kompas.com - 20/05/2019, 14:49 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memaparkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2020 di Jakarta, Senin (20/5/2019). KOMPAS.com/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memaparkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2020 di Jakarta, Senin (20/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali meningkatkan rasio pajak pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), walaupun tak signifikan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pemaparannya di depan anggota DPR dalam Rapat Paripurna mengatakan, pemerintah bakal mendorong peningkatan tax ratio 2020 dalam kisaran 11,8 persen hingga 12,4 persen.

Menkeu menjelaskan, beberapa upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk menggenjot penerimaan negara tersebut melalui reformasi perpajakan dengan terus merespon perkembangan ekonomi.

Selain itu, pemerintah juga bakal mendorong daya saing investas dan ekspor melalui pemberian insentif fiskal untuk memerbaiki keseimbangan eksternal.

"Berbagai kebijakan tersebut dihadapkan mampu mendorong peningkatan tax ratio 2020 hingga mencapai 11,8 persen - 12,4 persen terhadap PDB," jelas Sri Mulyan di Jakarta, Senin (20/5/2019).

Sebagai informasi, pada tahun 2018 lalu, realisasi rasio pajak yang berhasil dicapai pemerintah sebesar 11,5 persen. Adapun target rasio perpajakan tahun ini mencapai 12,2 persen.

Sri Mulyani menilai, target rasio perpajakan tersebut masih realistis. Menurutnya, kisaran yang cukup lebar dengan batas bawah sebesar 11,8 persen sementara batas atas sebesar 12,4 persen.

Batas bawah dari target rasio pajak tersebut masih sama dengan performa perpajakan Indonesia saat ini.

"Jadi kita tentu berharap bahwa kemampuan di dalam penerimaan perpajakan kita akan tetap positif," ujar dia.

Sri Mulyani menambahkan, ada beberapa hal yang masih harus dipertimbangkan untuk menentukan target pasti dari rasio pajak pada 2020 mendatang.

Misalnya saja adanya perubahan standar dari pengenaan cukai, serta neraca perdagangan dalam negeri pada April 2019 yang mengalami defisit hingga 2,5 miliar dollar AS.

"Jadi kita akan lihat dari sisi risiko ini di kuartal-II nanti. Nanti dalam pembahasan selama dua bulan ke depan kita akan semakin mmbentuk titik kesepakatan sebelum kita taungkan di nota keuangan," ujar dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X