Waspada Produk Palsu Saat Belanja Online!

Kompas.com - 21/05/2019, 06:36 WIB
Ketua Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) Justisiari P Kusumah memberikan penjelasan terkait peredaran barang palsu/ilegal pada platform e-dagang atau online di Jakarta, Senin (20/5/2019). KOMPAS.com/MURTI ALI LINGGAKetua Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) Justisiari P Kusumah memberikan penjelasan terkait peredaran barang palsu/ilegal pada platform e-dagang atau online di Jakarta, Senin (20/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktik jual beli melalui platform online alias e-commerce (e-dagang) sudah menjadi budaya baru di Indonesia.

Karena itu, masyarakat diimbau lebih waspada dalam membeli agar terhindar dari barang palsu maupun ilegal ketikan bertransaksi.

"Kemudahan yang diperoleh konsumen dalam mendapatkan barang-barang dibutuhkan di satu sisi, juga di sisi lain memunculkan risiko kemonsumen terpapar peredaran produk palsu/ilegal yang diperjualbelikan melalui platform e-dagang," kata Ketua Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) Justisiari P Kusumah di Jakarta, Senin (20/5/2019).

Menurut Justisiari, sadar atau tidak, praktik bertransaksi lewat online sudah menjadi bagian dari pola perilaku berbelanja sehari-hari yang telah membudaya secara luas, khususnya di kalangan konsumen millenial.

Baca juga: Penjualan Barang Palsu di Alibaba Diklaim Merosot Tajam

Apabila konsumen tidak waspada, adanya barang ilegal dan palsu bisa merugikan mereka.

"Risiko tersebut sulit untuk kita mintakan pertangunggjawaban, karena penjualan dan peredaran produk palsu/ilegal seringkali dilakukan pihak-pihak tidak bertanggungjawab," sebutnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Melihat risiko itu lanjut Justisiari, MIAP mengajak pelaku industri dan pelaku industri untuk mencari solusi dan upaya melindungi mereka dan produsen yang sah.

"Serta konsumen sebagai pengguna akhir dari peredaran penjualan barang palsu/ilegal," tambahnya.

Selama ini, MIAP terus berupaya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk memperhatikan legalitas sebuah produk atau barang disamping kualitasnya.

Hal itu dilakukan supaya masyarakat terhindar diri produk palsu/ilegal serta terhindar dari risiko negatif yang melekat.

Baca juga: Peredaran Produk Palsu di Asia Tenggara Kian Mengkhawatirkan



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dideportasi dari Malaysia, 145 Pekerja Migran Bermasalah Langsung Dikarantina

Dideportasi dari Malaysia, 145 Pekerja Migran Bermasalah Langsung Dikarantina

Whats New
Kasus Covid-19 Tinggi, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong Mulai Hari Ini

Kasus Covid-19 Tinggi, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong Mulai Hari Ini

Whats New
[POPULER MONEY] BPK Minta BP Jamsostek Lepas Sejumlah Saham | Cara Cek NIK KTP Secara Online

[POPULER MONEY] BPK Minta BP Jamsostek Lepas Sejumlah Saham | Cara Cek NIK KTP Secara Online

Whats New
Pelni Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Perkapalan, Ini Cara Daftarnya

Pelni Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Perkapalan, Ini Cara Daftarnya

Whats New
Fitur Biometrik Dikembangkan, Buka Rekening di BSI Mobile Tak Sampai 5 Menit

Fitur Biometrik Dikembangkan, Buka Rekening di BSI Mobile Tak Sampai 5 Menit

Rilis
Dalam Forum G20-LEMM, Sekjen Kemenaker Paparkan 4 Komitmen RI Terkait Isu Ketenagakerjaan

Dalam Forum G20-LEMM, Sekjen Kemenaker Paparkan 4 Komitmen RI Terkait Isu Ketenagakerjaan

Rilis
Kerap Dicatut, KSEI Tegaskan Tak Pernah Tawarkan Investasi

Kerap Dicatut, KSEI Tegaskan Tak Pernah Tawarkan Investasi

Whats New
13 Sektor Industri Minta Jatah Gas Subsidi

13 Sektor Industri Minta Jatah Gas Subsidi

Whats New
RUU Perlindungan Data Pribadi dan Monetisasi Jejak Digital Pengguna

RUU Perlindungan Data Pribadi dan Monetisasi Jejak Digital Pengguna

Whats New
Asrama Haji Pondok Gede Disulap Jadi Lokasi Perawatan Pasien Covid-19

Asrama Haji Pondok Gede Disulap Jadi Lokasi Perawatan Pasien Covid-19

Whats New
Sandiaga Uno Minta Pembangunan Borobudur Highland Dipercepat

Sandiaga Uno Minta Pembangunan Borobudur Highland Dipercepat

Whats New
Menko Luhut Sebut Pemerintah akan Terus Dukung Proyek Investasi Kawasan IWIP

Menko Luhut Sebut Pemerintah akan Terus Dukung Proyek Investasi Kawasan IWIP

Rilis
Akan Segera Meluncur, Ini Nama Bank Digital Keluaran BCA

Akan Segera Meluncur, Ini Nama Bank Digital Keluaran BCA

Whats New
Kemenperin: Tidak Ada Kelangkaan Tabung Oksigen

Kemenperin: Tidak Ada Kelangkaan Tabung Oksigen

Whats New
Tak Mampu Digaji, 637 Guru di Daerah TIdak Diusulkan untuk Penetapan NIK PPPK

Tak Mampu Digaji, 637 Guru di Daerah TIdak Diusulkan untuk Penetapan NIK PPPK

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X