Ini Saran Pengusaha untuk Pemerintahan Jokowi Lima Tahun ke Depan

Kompas.com - 24/05/2019, 20:10 WIB
Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo didampingi sejumlah pimpinan Parpol pendukung saat memberikan keterangan terkait Pilpres 2019 di Jakarta, Rabu (17/4/2019). Pasangan Jokowi-Maruf Amin menyatakan akan menunggu hasil resmi dari KPU meskipun sejumlah lembaga survei memenangkan mereka dalam hitung cepat.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo didampingi sejumlah pimpinan Parpol pendukung saat memberikan keterangan terkait Pilpres 2019 di Jakarta, Rabu (17/4/2019). Pasangan Jokowi-Maruf Amin menyatakan akan menunggu hasil resmi dari KPU meskipun sejumlah lembaga survei memenangkan mereka dalam hitung cepat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industri ( Kadin) Indonesia berharap dalam lima tahun ke depan di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Ma'ruf Amin tingkat perekonomian Indonesia semakin baik.

Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik Kadin, Raden Pardede mengatakan, salah satu cara menggenjot perekonomian nasional, yakni dengan cara remitansi atau transfer dana melalui para Tenaga Kerja Indonesia (TKI). 

“Pertama, tentu kita harus menggerakkan ekonomi kita dahulu, ini berkaitan dengan penerimaan dari remitansi TKI. Dari TKI kita hanya dapat hanya 10 miliar dollar AS," ujar Raden di Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Baca juga: Kadin: Kemenangan Jokowi-Maruf adalah Kemenangan Kita Semua

Raden menambahkan, penerimaan remitansi Indonesia masih kalh dari negara tetangga. Misalnya, Filipina bisa mengantongi 30 miliar dollar AS dari tenaga kerjanya.

“Ini fokus di sini aja dulu 5 tahun ke depan, melalui pelatihan sehingga pendapatan mereka bisa meningkat 2 sampai 3 kali lipat," kata Raden.

Selain itu, lanjut Raden, Indonesia juga perlu meningkatkan pendapatannya dari sektor parawisata.

“Inilah yang menurut saya jadi prioritas utama," ucap dia.

Tak hanya itu, Raden juga meminta ke depannya pemerintah mau melibatkan para pengusaha sebelum mengambil kebijakan. Dengan begitu, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tak akan memberatkan para pengusaha.

“Selama ini (kebijakan pemerintah) diumumkan dulu baru diperbaiki. Makanya dari awal Kadin harus diajak pemerintah ikut, kebijakan itu seperti apa, persoalan yang dihadapi seperti apa, sehingga pada saatnya nanti suatu inisiatif itu diumumkan, sudah diketahui," ujar dia.

Baca juga: Apindo: Keunggulan Jokowi Titik Balik Kepercayaan Diri Pengusaha




Close Ads X