KEIN Berharap Jokowi Pilih Menteri Ekonomi yang Out of the Box

JAKARTA, KOMPAS.com — Memasuki masa pemerintahan kedua, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih akan fokus memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain melanjutkan proyek pembangunan infrastruktur, pemerintah juga akan mendorong pembangunan sumber daya manusia (SDM) untuk perbaikan daya saing dan produktivitas dalam negeri serta menggenjot ekspor dan investasi.

Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Soetrisno Bachir mengatakan, perubahan sasaran dan tujuan mesti didukung oleh komposisi kabinet yang tepat, terutama jajaran menteri sektor ekonomi untuk lima tahun ke depan.

Pasalnya, tantangan mendorong laju dan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan semakin berat. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5 persen memang stabil, tetapi belum sesuai dengan potensi dan target Presiden Jokowi di awal pemerintahan yaitu sebesar 7 persen.

Baca juga: Harapan Menteri-Menteri Ekonomi kepada Presiden Terpilih

"Kabinet ke depan sasarannya sudah berbeda. Presiden harus memilih menteri-menteri yang bisa mencari terobosan. Sejujurnya, pemerintahan sekarang tim ekonominya masih begini-begini saja. Tidak out of the box," ujarnya dalam Media Gathering KEIN, Senin (27/5/2019).

Soetrisno mencontohkan di bidang industri. Menurut dia, Menteri Perindustrian harus bisa mendorong produksi barang-barang dari industri dalam negeri atau made in Indonesia.

Dia menyebut, selama ini Indonesia masih menjadi pasar semata bagi produk-produk mancanegara, terutama produk-produk otomotif yang sejatinya bisa didorong produksinya di dalam negeri.

Di samping itu, Soetrisno juga mengkritik kinerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang selama ini dinilainya kurang memahami peta perpolitikan.

"Padahal, mengoordinasikan antarmenteri juga diperlukan perlu mengerti politik," ucapnya.

Baca juga: Ini Saran Pengusaha untuk Pemerintahan Jokowi Lima Tahun ke Depan

Sementara Sekretaris KEIN Putri Wardani menambahkan, kurangnya pengawalan kementerian juga menjadi salah satu penyebab belum efektifnya berbagai Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) yang telah dirilis hingga 16 seri dalam lima tahun terakhir.