Mempertanyakan Alasan Pemindahan Ibu Kota

Oleh: Rendy A Diningrat

SEJAK digagas pertama kali pada era Sukarno, pemerintah di bawah Presiden Joko "Jokowi" Widodo tampaknya benar-benar serius untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke luar Jakarta.

Keseriusan ini terlihat dalam acara seminar yang disiapkan jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) pekan lalu. Kementerian tersebut bertugas mengkaji rencana pemindahan ibu kota ini.

Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan bahwa rencana ini akan dilaksanakan karena wacana pemindahan ibu kota negara telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Visi Indonesia 2045.

Presiden Jokowi pun beberapa kali terlihat mengunjungi sejumlah lokasi di Kalimantan yang disinyalir sebagai kandidat ibu kota.

Sebagai pengamat perkotaan, saya menilai rencana pemerintah kurang matang karena logika di balik dua alasan yang dipakai untuk memindahkan ibu kota ke luar Jakarta, yakni pemerataan dan daya dukung Jakarta, masih lemah.

Imajinasi pemerataan pembangunan

Pertama, pemerintah melihat perlunya memindahkan ibu kota ke luar Jawa karena hal ini akan mendukung pemerataan pembangunan ke kawasan timur Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik tahun 2018 menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Pulau Jawa menyumbang 58,48 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Adapun wilayah timur Indonesia, yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan mencapai 64 persen dari total luas Indonesia, hanya menyumbang 16,8 persen PDB. Situasi tersebut relatif tidak jauh berubah sejak 2010.

Namun, alasan ini menjadi bermasalah bila menganggap bisa mengatasi kesenjangan hanya dengan memindahkan ibu kota.

Dari segi penataan ruang, pemerataan pembangunan dapat diwujudkan dengan merekayasa struktur ruang. Ini dilakukan dengan mendesain sistem kota-kota dan pusat-pusat pertumbuhan sehingga menyebar ke seluruh wilayah.

Pemindahan ibu kota ke luar Jawa tidak cukup karena pemerintah perlu mendistribusikan lebih banyak lagi pusat pertumbuhan baru dan peluang ekonomi di luar Jawa, khususnya wilayah timur Indonesia.

Bila ditelusuri lebih jauh, sebenarnya pemerintahan Jokowi sudah menunjukkan itikad memeratakan pembangunan pada RPJMN 2015-2019.

Beberapa kebijakan tersebut antara lain mempercepat pembangunan lima Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan mengoptimalkan 24 kota otonom di luar Jawa.

Selain itu, terdapat pula 10 kawasan ekonomi khusus (KEK) dan 13 kawasan pengembangan ekonomi terpadu (Kapet), 26 pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) di lokasi perbatasan, serta 10 "Bali Baru" sebagai prioritas pengembangan pariwisata nasional.

Kita belum mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan-kebijakan di atas.