Selamat Datang Maskapai Penerbangan Asing di Indonesia

Kompas.com - 03/06/2019, 10:23 WIB
Ilustrasi pesawat rebelcircus.comIlustrasi pesawat

Jaringan perhubungan udara dapat dianggap sebagai urat nadi dari eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia secara keseluruhan. Sistem perhubungan udara sangat dibutuhkan dalam tata kelola pemerintahan sebagai tulang punggung terselenggaranya dukungan administrasi dan logistik dalam menopang keberlangsungan sistem roda pemerintahan dan sekaligus sebagai sarana pelayanan masyarakat. 

Lihat saja, betapa hebohnya kita hanya dalam menghadapi harga tiket yang “tiba-tiba” melambung tinggi belakangan ini karena secara langsung dan tidak langsung hal tersebut sudah mengganggu jalannya roda pembangunan nasional, setidaknya dalam sektor pariwisata dan layanan masyarakat yang berakibat pada melejitnya angka inflasi.

Apa yang harus dilakukan?

Pada akhirnya tibalah kita pada satu pertanyaan mendasar tentang apa yang harus dilakukan menghadapi situasi dan kondisi yang sulit dan sangat menantang dalam dunia penerbangan dan sudah telanjur masuk dalam kemelut yang cukup ruwet ini?   

Pertama, yang harus dilakukan adalah duduk bersama seluruh pemangku kepentingan dunia penerbangan nasional terutama dalam mempertemukan pihak regulator dan operator. Hentikan terlebih dahulu retorika yang bernuansa saling salah menyalahkan. 

Berikutnya diperlukan sebuah langkah besar dalam menata ulang dunia penerbangan kita yang harus berada dalam kendali pemerintah. Negara Kepulauan Terbesar di dunia ini setidaknya membutuhkan sebuah maskapai penerbangan pembawa bendera, duta bangsa yang menghubungkan kota-kota besar di Indonesia dan di luar negeri (seperti Garuda). 

Selain itu, kita  membutuhkan sebuah maskapai penerbangan yang melayani rute penerbangan perintis bagi daerah terpencil dan terisolasi (semacam Merpati Nusantara yang sudah almarhum). 

Kita juga membutuhkan sebuah maskapai penerbangan yang melayani penerbangan khusus charter (misalnya Pelita) dan sebuah lagi maskapai penerbangan yang khusus melayani angkutan barang atau cargo. 

Barulah di luar itu diberikan kesempatan kepada pihak swasta (untuk turut bekerja sama berpartisipasi, tidak saling membunuh) dalam mengembangkan kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan angkutan udara komersial. 

Pada intinya, angkutan udara secara nasional harus berada dalam kendali pemerintah.   Harus ada subsidi dan perhatian yang sungguh-sungguh dalam arti luas yang tidak semata diterjemahkan hanya sebagai bantuan dana akan tetapi juga dalam hal penentuan pajak pesawat dan suku cadang, pengendalian harga bahan bakar untuk penerbangan, penyiapan sumber daya manusia dan infrastruktur penerbangan.

Dengan demikian, campur tangan pemerintah dalam hal mengembangkan slot penerbangan dan termasuk soal harga tiket benar-benar dapat berperan pada posisi yang menentukan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X