Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Mudikonomic: Kemeriahan Rakyat dan Kegembiraan Investor

Kompas.com - 04/06/2019, 13:24 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Sebagaimana dikatakan oleh Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, tarif tol Trans-Jawa didasari pada pertimbangan investor. Beberapa pembangunan tol Trans-Jawa dibangun menggunakan dana investor swasta, sehingga penerapan tarif lebih mempertimbangkan pengembalian modal investor tol dari waktu konsesi tol yang diberikan pemerintah, yang biasanya 40 tahun semenjak penandatangan kontrak.

Lihat saja di Filipina, ada Star Tollway yang memiliki tarif Rp 1.831,7 per km. Sementara itu, di Malaysia ada tol North-South Expressway dari pintu masuk Ainsdale hingga Juru yang berjarak 386,5 km, kendaraan paling berat (golongan III) hanya perlu membayar sebesar RM 106,4. Bila dirupiahkan sesuai kurs Rp 3.437,4 per RM pada 8 Februari 2019, nilainya Rp 365.742,6 atau Rp 946,3 per km.

Selain pertimbangan tersebut, besaran tarif tol juga sangat tergantung pada waktu, kapan investasi tol itu berlangsung. Jika tol sudah berumur lama, kemungkinan tarifnya berpotensi lebih rendah karena biaya investasi jauh lebih murah.

Belum lagi faktor lain seperti jenis konstruksi dan medan. Semakin sulit medannya atau banyak menggunakan konstruksi elevated/layang atau terowongan, maka investasinya makin besar, sehingga tarif berpotensi makin tinggi.

Jadi di sinilah kita bisa melihat jelas bahwa Lebaran bukan saja kemeriahan bagi mayoritas penduduk Indonesia beragama Muslim yang juga notabene perantau, tetapi juga kemeriahan luar biasa bagi investor-investor triliunan rupiah yang telah menjadi patner pemerintah dalam mimpi-mimpi infrastruktur, terutama jalan tol.

Namun, kesan kurang baik masih terasa di sini, di mana seolah pemerintah kesulitan dalam mengatasi mahalnya harga tiket pesawat, baik karena faktor duopoli bisnis penerbangan..

Ini terjadi karena memang ada beberapa kenaikan dalam biaya operasi maskapai penerbangan, tapi di sisi lain, pemerintah terkesan sedang mengarahkan sentimen positif kepada bisnis yang melekat pada proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol.

Hal sebaliknya terjadi pada moda transportasi udara. Direktorat Jenderal Perhubungan Kemenhub mencatat, hingga Rabu (29/5/2019) siang atau H-7 Lebaran, terjadi penurunan drastis pada tingkat pergerakan pesawat maupun jumlah penumpang pesawat. Pemantauan dilakukan pada 34 bandara yang sudah melapor ke posko pusat dari total 36 bandara yang seharusnya masuk ke dalam daftar.

Dari data hingga pukul 14.11 WIB H-7, kedatangan pesawat turun 73,43 persen dari 2.264 pada 2018 menjadi 601 penerbangan tahun ini.

Selain itu, terjadi penurunan jumlah penumpang sebanyak 83,01 persen dari 291.704 orang menjadi 49.564 orang.

Keberangkatan pesawat juga turun 66,45 persen dari 2.274 menjadi 763, dengan jumlah penumpang turun 76,94 persen dari 289.522 menjadi 66.766.

Bagi bisnis penerbangan yang hanya dikuasai oleh duopoli raksasa, penurunan jumlah penumpang terasa tidak terlalu mengkhawatirkan jika ada pembiaran kenaikan harga tiket yang luar biasa tinggi.

Di sinilah poin utama persoalannya. Kenaikan harga tiket yang secara data berakibat pada penurunan jumlah penumpang, berimplikasi positif dengan data kenaikan jumlah pengguna jalur darat, terutama pengguna jalan berbayar di Trans-Jawa dan Trans-Sumatera.

Implikasi lainnya, yang masih hangat di telinga kita, kenaikan harga tiket pesawat akan memungkinkan opsi pemain asing untuk masuk di bisnis penerbangan nasional, sama seperti pemain asing yang telah lebih dulu masuk di proyek kemitraan infrastruktur.

Dengan lain perkataan, pemerintah lebih banyak menggunakan wewenangnya untuk menyelesaikan masalah yang ada untuk memasukan berbagai macam kepentingan yang kurang signifikan terhadap substansi persoalan, yakni kepentingan rakyat banyak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com