Ini Strategi Sri Mulyani Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 5,3-5,6 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2020, pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3 persen hingga 5,6 persen.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan kisaran pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan sikap kehati-hatian pemerintah sekaligus menjaga optimisme pasar terhadap perekonomian Indonesia secara terukur.

Hal tersebut diungkapkan Sri Mulyani pada Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka merespon pandangan fraksi terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun 2020.

Baca juga: RAPBN 2020, Pemerintah Ajukan Pertumbuhan Ekonomi hingga 5,6 Persen

"Perkiraan batas bawah menunjukkan risiko global yang meningkat. sedangkan perkiraan proyeksi batas atas menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi apabila semua unsur penyumbang pertumbuhan dapat diwujudkan," ujar Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini di Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Dia mengungkapkan, landasan perkiraan pertumbuhan tersebut adalah terjaganya pertumbuhan konsumsi, investasi, dan eskpor dengan dukungan belanja pemerintah secara proporslonal.

Salah satu strategi agar bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut dengan menjaga tingkat konsumsi melalui dengan menahan inflasi pada tingkat yang rendah terkendali. Dengan demikian diharapkan daya beli masyarakat juga terjaga.

Baca juga: Peringkat RI Naik, BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi Masih Kuat

Selain itu, pemerintah juga bakal melaksanakan program bantuan sosial yang agar memdorong pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah.

Hal lain yang juga bakal digenjot adalah investasi, melalui perbaikan dan penyederhanaan regulasi, perbaikan iklim investasi dan pemberian fasilitasi investasi dan promosi investasi.

"Hal ini sejalan dengan pendapat F-HANURA agar pemerintah lebih proaktif dengan menjajaki langsung perusahaan yang akan berinvestasi di Indonesia," jelas Sri Mulyani.

Walaupun demikian, dia menilai pemerintah juga harus waspada dengan gejolak arus modal global seperti yang terjadi pada tahun 2018. Pasalnya, derasnya arus modal asing yang sempat terjadi pada awal 2018, berbalik arah begitu cepat pada pertengahan tahun dan berpotensi bisa melemahkan investasi jika kejadian tersebut berulang.