Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laporan Keuangan Pemerintah WTP Lagi, Sri Mulyani Buat Pantun

Kompas.com - 12/06/2019, 17:54 WIB
Mutia Fauzia,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 kepada Kementerian/Lembaga yang berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Kementerian/Lembaga itu terdiri dari 6 kementerian, 6 lembaga, dan 1 bendahara umum negara (BUN).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan kepada BUN juga kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Adapun untuk Pemerintah Pusat telah mendapat predikat WTP secara tiga kali berturut-turut hingga tahun ini.

Baca juga: Laporan Keuangan KKP Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

"Saya sangat bangga dengan pemerintah sekarang, dengan usaha yang keras dan komunikasi yang bagus dapat mencapai opini wajar tanpa pengecualian dengan tingkat profesionalisme," ujar Anggota II BPK Agus Joko Pramono di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Walaupun demikian, BPK menilai pemerintah sudah bisa berpuas diri atas capaian tersebut. Sebab, BPK menemukan beberapa catatam mengenai pengendalian internal yang perlu diperbaiki kedepannya.

"Sebagai auditor kami melihat bahwa permasalahannya bukan berarti akan menjadi lebih gampang, karena permasalahannya selalu dari tahun ke tahun bergeser," kata dia.

Baca juga: BPK Soroti Utang Pemerintah, Ini Tanggapan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun dengan senang hati menerima LHP atas LKPP tersebut. Menggantikan Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Bendahara Negara tersebut mengatakan bakal menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait laporan beberapa catatan laporan keuangan.

"Ini harus dinyatakan di dalam action plan yang dilengkapi dan timeline penyelesaian yang jelas, serta menyampaiakan hasil monitoring tersebut secara periodik," jelasnya.

Sri Mulyani pun mengekspresikan rasa senang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dengan dua buah pantun.

"Karena masih dalam rangka Idul Fitri saya ingin tutup dengan pantun," ujarnya.

Baca juga: Ini 3 Catatan BPK untuk Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018

Adapun dua pantun yang disampaikan Sri Mulyani sebagai berikut.

Pulang mudik lewat Cipali, kena macet cuma sesekali

Kerja sama yang baik perlu digali, tahun depan WTP kembali

 

Bila datang ke Jakarta, jangan lupa bawa KTP

Terima kasih BPK, sekali WTP tetap WTP

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com